Kekerasan Perempuan dan Anak di Semarang Melonjak Capai 361 Kasus
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo. /Istimewa.
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) meraih predikat Informatif dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif itu diterima dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat”.
Kegiatan berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11). BPOB diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama yang juga menjabat Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, sekaligus menerima penghargaan tersebut.
Predikat Informatif menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi BPOB untuk terus meningkatkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kualitas layanan tersebut dinilai penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif BPOB.
Keterbukaan informasi menjadi bagian tata kelola pemerintahan
Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyampaikan keterbukaan informasi publik merupakan pijakan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pariwisata telah menyelenggarakan Monev Pengelolaan Informasi Publik sejak 2023. Pada 2026, kegiatan tersebut memasuki tahun keempat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di seluruh unit kerja.
Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, visitasi, hingga pemaparan. Rangkaian tersebut menjadi mekanisme penilaian terhadap pengelolaan informasi publik di lingkungan kementerian.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, turut mengapresiasi komitmen Kementerian Pariwisata dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Menurut dia, keterbukaan perlu menjadi budaya kerja organisasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan, termasuk dalam melindungi informasi yang dikecualikan.
"Kami menekankan pentingnya pengembangan layanan informasi yang inklusif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan keterbukaan informasi sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
"Kementerian Pariwisata juga terus mengembangkan kanal komunikasi dan layanan informasi, salah satunya melalui platform Halo Wonderful Indonesia," ucapnya.
BPOB sediakan layanan informasi melalui WhatsApp
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, BPOB menyediakan SiKribo atau Sistem Kantong Informasi BOB. Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor +62 811-2642-080.
Melalui SiKribo, masyarakat bisa memperoleh informasi seputar BOB dan pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif BPOB. Kehadiran kanal tersebut menjadi salah satu upaya untuk membuat layanan informasi lebih mudah dijangkau.
Ke depan, BPOB berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (21/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di 35 kabupaten dan kota di Jateng pada 21-26 November 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik sebesar 14,10%
Skor Pola Pangan Harapan Indonesia mencapai 95,6 pada Maret 2026. Bapanas mendorong singkong, sagu, jagung, dan sorgum.