UMKM Perempuan di Jogja Didorong Naik Kelas, Ini Strateginya

Harianjogja.com, JOGJA— Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jogja didorong memperkuat fondasi bisnis agar mampu naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Penguatan tidak hanya dilakukan melalui akses modal, tetapi juga mencakup kesehatan finansial, legalitas, kapasitas usaha hingga koneksi dengan pasar.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari program Usaha Naik Kelas yang digagas Amartha melalui lokakarya Buka Peluang di Jogja. Program ini mempertemukan perempuan pengusaha UMKM dengan calon mitra pasar, inkubator bisnis, serta organisasi pendukung dari sektor swasta dan pemerintah.

Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengatakan pengembangan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan. Pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang dapat membantu mereka memperkuat bisnis secara berkelanjutan.

“Ketika berbicara tentang solusi UMKM naik kelas, kita tidak bisa melihat hanya dari akses permodalan. Ada fondasi dan intervensi yang perlu dibangun, mulai dari kesehatan finansial, kapasitas pengelolaan usaha, legalitas, hingga keterhubungan dengan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Aria dikutip Senin (31/8/2026).

Menurut dia, naik kelas bukan proses yang dapat dicapai dalam satu langkah. Karena itu, Amartha mendorong pelaku UMKM untuk memiliki pemahaman keuangan yang baik sekaligus kesiapan memasuki pasar yang lebih luas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sekitar 64,5% UMKM di Indonesia dikelola perempuan. Namun, sebagian besar masih berada dalam skala mikro. Kondisi tersebut membuat penguatan kapasitas usaha dan akses pasar menjadi penting agar bisnis tidak berhenti pada skala subsisten.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026. Pada semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45%.

Fokus Kesehatan Finansial

Dalam program Usaha Naik Kelas, Amartha menempatkan kesehatan finansial sebagai salah satu fondasi utama. Aspek yang diperkuat meliputi kemampuan mengelola pendapatan, membangun tabungan, menghadapi risiko keuangan, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri pelaku usaha.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%, sedangkan literasi keuangan berada di level 66,46%.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara tepat.

Selain literasi finansial, program tersebut juga mendorong formalisasi usaha. Amartha bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Women’s World Banking (WWB) memberikan edukasi dan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk pemahaman mengenai persyaratan perizinan seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, mengatakan legalitas menjadi salah satu pintu bagi UMKM perempuan untuk memperluas pasar.

“Pemberdayaan UMKM perempuan tidak cukup hanya mendorong perempuan untuk memulai usaha, tetapi juga memastikan usaha mereka dapat tumbuh, berdaya saing, dan memperluas akses pasar,” kata Eni.

UMKM Jogja Dihubungkan dengan Pasar

Lokakarya Buka Peluang di Jogja juga dirancang agar pelaku UMKM memahami kebutuhan pasar secara langsung. Peserta mendapat kesempatan mempelajari standar produk, kebutuhan pengadaan, kesiapan masuk ke pasar yang lebih luas hingga literasi keuangan digital.

Dalam kegiatan tersebut, Amartha melibatkan Agradaya, Krisna, dan Pasaraya sebagai mitra dan calon offtaker.

Director of Policy, Southeast Asia, Women’s World Banking, Vitasari Anggraeni, mengatakan kesiapan usaha dan formalisasi menjadi fondasi penting bagi perempuan pelaku UMKM.

“Ketika perempuan mampu mengelola keuangan, menghadapi guncangan, merencanakan masa depan, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keuangan, mereka akan lebih siap memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Aria menambahkan, intervensi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha ultra-mikro berkembang.

Menurut data Amartha, tanpa intervensi dan kolaborasi strategis, tingkat keberhasilan pengusaha ultra-mikro untuk naik kelas hanya sekitar 3%. Saat ini, rata-rata 13.000 mitra Amartha per tahun disebut telah berkembang dari usaha ultra-mikro menjadi usaha mikro dan kecil.

“Ke depan, kami ingin mendorong lebih banyak perempuan pengusaha ultra-mikro untuk naik kelas, memperkuat usahanya, dan membuka peluang yang lebih besar,” kata Aria.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.