Harga Minyak Naik Lagi, Prabowo Minta Simulasi Baru untuk APBN

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyiapkan skenario baru untuk melakukan simulasi kenaikan harga minyak dunia di tengah memanasnya kembali situasi akibat perang Amerika Serikat (AS)-Iran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan APBN sekaligus mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak mengalami kenaikan.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan di Jakarta pada awal pekan ini.

"Waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi kami sedang hitung," ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Purbaya menjelaskan, simulasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil meskipun harga minyak dunia kembali bergejolak. Pemerintah juga masih berkomitmen mempertahankan harga Pertalite dan Solar.

Menurut dia, APBN masih mampu mendanai subsidi dan kompensasi energi tanpa melanggar batas defisit sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) berada di level US$100 per barel secara rata-rata hingga akhir tahun.

Hingga semester I/2026, Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata tahun berjalan (year to date/ytd) telah mencapai US$91,87 per barel atau meningkat 31,2% dibandingkan asumsi dasar makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Asumsi harga minyak sebesar US$100 per barel hingga akhir tahun juga menjadi dasar pemerintah dalam memutuskan penambahan anggaran maupun pemberian stimulus ekonomi kepada masyarakat.

Dengan asumsi tersebut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah masih mampu menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diumumkan pada Juni 2026.

Namun, kenaikan kembali harga minyak dunia turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah untuk menambah anggaran bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Tadinya ketika harga minyak turun, saya pikir ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah dan lain-lain ya termasuk kementerian/lembaga. Artinya sekarang kalau [harga minyak] balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tetapi tidak membahayakan APBN," ujarnya.

Sementara itu, hingga akhir Juni 2026 realisasi belanja subsidi dan kompensasi pemerintah telah mencapai Rp233 triliun atau meningkat 44,4% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Juni 2025 yang sebesar Rp161,4 triliun.

Dari total tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp116 triliun, sedangkan belanja kompensasi mencapai Rp116,9 triliun.

Secara umum, belanja negara hingga semester I/2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target APBN. Di sisi lain, realisasi penerimaan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun sehingga defisit APBN mencapai Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap PDB.

Berdasarkan outlook hingga akhir tahun, defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com