China Tuduh Filipina Serang Penjaga Pantai di Laut China Selatan

Harianjogja.com, BEIJING— Ketegangan antara China dan Filipina kembali meningkat setelah kedua negara saling menyalahkan atas insiden yang terjadi di kawasan sengketa Laut China Selatan pada Senin (20/7). Pemerintah China menuding personel militer Filipina menyerang penjaga pantainya, sementara Manila menyampaikan tuduhan sebaliknya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan insiden terjadi ketika kapal Penjaga Pantai China menjalankan aktivitas penegakan hukum rutin di sekitar Ren’ai Jiao, wilayah yang diklaim Beijing sebagai bagian dari kedaulatannya.

China Sebut Personel Filipina Menyerang Penjaga Pantai

Dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, Lin Jian menyatakan personel dari kapal militer Filipina yang disebutnya "terdampar" secara ilegal di Ren’ai Jiao telah mengganggu aktivitas Penjaga Pantai China.

"Personel dari kapal militer Filipina yang secara ilegal 'terdampar' di Ren’ai Jiao secara terang-terangan mengganggu penegakan hukum normal Penjaga Pantai China dan dengan sengaja menyerang kami," kata Lin Jian.

Ia menjelaskan dua perahu yang berasal dari kapal perang Filipina mendekati kapal Penjaga Pantai China dan melakukan tabrakan secara sengaja.

"Kapal Penjaga Pantai China sedang melakukan kegiatan penegakan hukum rutin di dekat Ren'ai Jiao milik China kemarin ketika dua perahu dari kapal perang Filipina yang terdampar secara ilegal dengan sengaja mendekat dan menabrak kapal penjaga pantai China dengan cara yang berbahaya dan menyerang personel di dalamnya," ungkap Lin Jian.

Menurutnya, tindakan tersebut membuat Penjaga Pantai China memberikan respons tegas yang tetap berada dalam koridor hukum.

"Setelah insiden tersebut, Filipina memutarbalikkan fakta, menuduh China, dan menyebarkan disinformasi, China sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak tindakan Filipina. Pagi ini, kami menyampaikan protes serius kepada duta besar Filipina untuk China," tambah Lin Jian.

Sengketa BRP Sierra Madre Kembali Jadi Sorotan

Kapal perang yang dimaksud Beijing adalah BRP Sierra Madre, bekas kapal perang Filipina yang sejak 1999 dijadikan markas terapung bagi personel Filipina di kawasan yang disebut China sebagai Ren’ai Jiao dan Filipina sebagai Second Thomas Shoal atau Beting Ayungin.

Filipina secara rutin mengirimkan personel dan logistik untuk mendukung keberadaan pasukannya di lokasi tersebut.

Lin Jian menegaskan Ren’ai Jiao merupakan bagian dari Nansha Qundao yang diklaim sebagai wilayah China.

Menurutnya, sejak 9 Mei 1999 Filipina secara ilegal menempatkan kapal perang di lokasi itu dengan dalih kapal tersebut terdampar. Beijing, kata dia, telah berulang kali meminta Manila menarik kapal tersebut, sementara Filipina disebut beberapa kali berjanji akan memindahkannya.

"Namun, 27 tahun telah berlalu dan komitmen tersebut tetap tidak terpenuhi. China tetap teguh dalam tekadnya untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya. Kami mendesak pihak Filipina untuk sungguh-sungguh memenuhi komitmennya dan segera menghentikan provokasi di laut dan penyebaran disinformasi," tegas Lin Jian.

China Tegaskan Tiga Sikap soal Ren'ai Jiao

Lin Jian mengungkapkan pada Juli 2024 China dan Filipina telah mencapai kesepakatan sementara terkait pengiriman kebutuhan hidup kemanusiaan bagi personel Filipina di Ren’ai Jiao.

Meski demikian, ia menegaskan posisi Beijing tidak berubah.

"Posisi China tetap tidak berubah. Pertama, dengan membiarkan kapal perangnya terdampar di Ren'ai Jiao selama beberapa dekade, Filipina telah melanggar kedaulatan China dan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan. Kami terus menuntut agar Filipina menarik kapal perang yang terdampar secara ilegal di Ren'ai Jiao dan mengembalikan status Ren’ai Jiao agar tidak menampung personel atau fasilitas apa pun," ungkap Lin Jian.

Ia menambahkan China masih bersedia mengizinkan Filipina mengirimkan kebutuhan hidup bagi personel di kapal tersebut dengan syarat pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak China dan dilakukan verifikasi di lapangan.

"Ketiga, jika Filipina berupaya membangun fasilitas tetap atau pos terdepan permanen, China sama sekali tidak akan menerimanya dan akan dengan tegas menghentikannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku," tambah Lin Jian.

Filipina Sampaikan Tuduhan Berbeda

Di sisi lain, Filipina menyatakan perahu karet Penjaga Pantai China yang membawa delapan personel mendekati kapal perang Filipina di Second Thomas Shoal sambil mengambil foto dan video.

Menurut Manila, ketika dua kapal Angkatan Laut Filipina bergerak menghalau, personel Penjaga Pantai China justru bertindak agresif.

Filipina menyebut personel China "bereaksi keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina dengan tongkat kayu."

Menyusul insiden tersebut, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memanggil Duta Besar China untuk Filipina Jing Quan pada Selasa (21/7).

Ketegangan Muncul Jelang Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

Insiden terbaru terjadi menjelang pertemuan para menteri luar negeri 11 negara anggota ASEAN beserta mitra dialognya, termasuk Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang dijadwalkan berlangsung di Manila pada 23-25 Juli 2026.

Lin Jian menilai momentum tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengangkat kembali isu sengketa maritim.

"Setiap kali China dan Filipina akan terlibat dalam komunikasi dan interaksi, atau setiap kali kawasan ini akan menjadi tuan rumah acara diplomatik penting, kekuatan-kekuatan tertentu akan memanfaatkan isu maritim untuk memprovokasi masalah," ungkap Lin Jian.

Ia menambahkan forum kerja sama Asia Timur bukan tempat yang tepat membahas sengketa maritim bilateral.

"Filipina harus sungguh-sungguh menghormati tanggung jawabnya sebagai ketua bergilir ASEAN untuk mempromosikan dialog dan kerja sama dibanding menempatkan keuntungan politik pribadinya di atas perdamaian dan stabilitas kawasan," tegas Lin Jian.

China mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kawasan yang disebut Nanhai Zhudao, meliputi Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao, yang dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, serta area Tepi Macclesfield. Sementara itu, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengajukan klaim atas sebagian wilayah di Laut China Selatan, sehingga kawasan tersebut hingga kini tetap menjadi salah satu titik sengketa utama di Asia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara