BGN Punya Utang Rp1,6 Triliun, Termasuk Seragam dan Sendok Rp16 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) masih memiliki tunggakan pembayaran senilai sekitar Rp1,6 triliun yang berasal dari berbagai jenis belanja pada tahun anggaran 2025. Pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan secara bertahap menggunakan DIPA tahun anggaran 2026 setelah seluruh proses pemeriksaan dan review sesuai ketentuan rampung.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan sebagian alokasi anggaran untuk membayar tunggakan tersebut masih diblokir. Namun, tagihan yang telah melewati proses review dan dinyatakan memenuhi ketentuan akan segera dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

“Ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir, tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA [Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan],” kata Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, dikutip Minggu (19/7/2026).

Pembayaran Menunggu Tahapan Review

Agustina mengatakan sejumlah kegiatan yang telah diselesaikan pada 2025 belum dapat dibayarkan sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA tahun anggaran 2026.

Saat ini, proses tersebut masih harus melalui tahapan review yang melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” ujarnya.

Belanja Modal Dapur Jadi Tunggakan Terbesar

Berdasarkan rincian yang dipaparkan BGN, porsi tunggakan terbesar berasal dari belanja modal atau aset untuk pembangunan dapur yang dibiayai melalui APBN dengan nilai mencapai Rp1,04 triliun.

Selain itu, BGN juga masih memiliki kewajiban pembayaran jasa lainnya, termasuk kepada penyedia Event Organizer (EO), publikasi, dan layanan lain dengan total Rp330 miliar.

“Ini mohon maaf kami mungkin masih banyak utang ke tempat lain. Jasa lainnya, ada EO [Event Organizer], publikasi dan sebagainya Rp330 miliar,” imbuhnya.

Berikut Rincian Tunggakan BGN

Selain dua pos terbesar tersebut, BGN juga mencatat sejumlah kewajiban lain yang belum terselesaikan, yakni:

1. Belanja modal pembangunan dapur APBN: Rp1,04 triliun
2. Jasa lainnya, termasuk EO dan publikasi: Rp330 miliar
3. Belanja sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Rp111,63 miliar
4. Bantuan pemerintah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp100,64 miliar
5. Belanja bahan untuk pengadaan seragam, call center, sendok, dan kebutuhan lainnya: Rp16,12 miliar
6. Utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan): Rp7,39 miliar
7. Perjalanan dinas: Rp684,39 juta
8. Honor narasumber: Rp812,96 juta
9. Jasa konsultan: Rp200 juta
10. Sewa kendaraan insidentil: Rp121,95 juta

Agustina memastikan seluruh kewajiban tersebut menjadi perhatian BGN dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2026. “Tapi insyaallah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis