Biaya Haji 2027 Masih Dikaji, Istana Belum Putuskan Kenaikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan belum mengambil keputusan mengenai besaran biaya haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hingga kini, penghitungan kebutuhan biaya masih berlangsung bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan haji 2026, sehingga belum dapat dipastikan apakah biaya yang dibebankan kepada jemaah akan mengalami kenaikan.

Selain menghitung kebutuhan anggaran, pemerintah juga tengah mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya meningkatkan efisiensi layanan agar biaya yang ditanggung jemaah dapat ditekan.

Istana: Biaya Haji 2027 Masih Dalam Tahap Penghitungan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas secara rinci rencana kenaikan biaya haji 2027.

Menurutnya, seluruh komponen pembiayaan masih dalam tahap penghitungan sehingga belum ada angka yang dapat diumumkan kepada publik.

"Belum, ya masih, masih dihitung. Karena itu kan menjadi satu menjadi tidak bisa berdiri sendiri ya," katanya kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Prasetyo menegaskan pembahasan mengenai besaran biaya haji belum dilakukan karena pemerintah masih menyelesaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Evaluasi Tak Hanya Soal Biaya

Ia menjelaskan evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup perbaikan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Karena itu, nominal biaya haji tahun 2027 masih belum dapat dipastikan.

Salah satu komponen yang masih dihitung ialah rencana pemerintah memangkas masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi melalui perbaikan skema penerbangan.

"Jadi kalau kemarin yang sudah muncul itu kan dalam kondisi atau asumsi tidak terjadi perubahan. Misalnya penambahan flight. Penambahan flight kita berharap kita akan menurunkan masa tinggal. Nah kalau masa tinggalnya berkurang, logikanya kan biaya hajinya mungkin bisa dihitung untuk bisa dikurangi atau diturunkan. Kira-kira begitu," tandasnya.

Perubahan Paket Masyair Berpotensi Menaikkan Biaya

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan kenaikan beban biaya mulai terlihat setelah Pemerintah Arab Saudi mengubah paket layanan Masyair yang digunakan jemaah saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pemerintah Arab Saudi menghapus skema layanan Paket D Masyair dan menyederhanakannya menjadi tiga kategori baru. Perubahan tersebut membuat layanan yang sebelumnya menggunakan Paket D naik menjadi Paket C sehingga biaya pelayanan di kawasan Arafah dan Mina berpotensi meningkat.

Harga Layanan Masyair Diperkirakan Lebih Mahal

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan perubahan kebijakan tersebut menyebabkan harga layanan Masyair yang sebelumnya berada di kisaran 2.100 riyal Arab Saudi diperkirakan menjadi lebih mahal, meski tarif resmi dari Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum diumumkan.

"Seiring dengan penghapusan Paket D Masyair menjadi Paket C, maka Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui syarikah secara otomatis menaikkan beban harga pelayanan Masya'ir yang sebelumnya ada di harga 2.100 Saudi Rial menjadi lebih mahal, dan sampai saat ini masih belum keluar harga resminya," kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Selain perubahan kategori layanan, Irfan menjelaskan terdapat sejumlah fasilitas baru yang berpotensi menambah biaya penyelenggaraan. Di antaranya penggunaan sekat tenda berbahan cement board dan gipsum untuk meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan serta kebakaran.

Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan penambahan fasilitas berupa pintu, kusen, dan perlengkapan akomodasi pada tenda di kawasan Arafah dan Mina yang turut memengaruhi komponen biaya layanan haji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.