Prabowo Panggil Kapolri dan Jaksa Agung, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara ke Istana Negara, Jakarta, menyusul perkembangan perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menerima laporan sekaligus memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah dinamika yang terjadi.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan pada Sabtu (11/7/2026) malam itu antara lain Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Pertahanan. Presiden disebut ingin memperoleh penjelasan secara langsung terkait perkembangan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pemerintah selanjutnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerlukan laporan terkait peristiwa yang terjadi sehingga memanggil sejumlah pejabat terkait ke Istana Negara.

"Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," kata Prasetyo Hadi kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Presiden ingin menyelesaikan perkara tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan, Prasetyo menjelaskan bahwa upaya menjaga stabilitas tidak hanya berkaitan dengan polemik yang sedang berkembang saat ini.

Menurutnya, Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan para menteri bahwa stabilitas menjadi salah satu syarat utama dalam membangun perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berharap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat diminimalkan agar tidak mengganggu iklim pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Berulang kali juga beliau menyampaikan kami para menteri Bapak Presiden selaku pemerintah syarat untuk yang tadi kami sampaikan membangun ekonomi itu salah satunya adalah stabilitas. Syarat stabilitas ya tentunya kita berharap mengurangi, meminimalisir kegaduhan-kegaduhan. Jadi semangatnya itu," tandasnya.

Pertemuan tersebut berlangsung tidak lama setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus blackout batu bara PT PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel.

Perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah diketahui telah dialihkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada Kejaksaan Agung. Sementara itu, Don Ritto telah menjalani penahanan, sedangkan Febrie Adriansyah belum ditahan meskipun keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Febrie Adriansyah dan Don Ritto juga telah dikenai pencegahan ke luar negeri oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama 20 hari. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang tengah berjalan.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional tetap menjadi perhatian utama. Presiden Prabowo Subianto disebut terus mengingatkan pentingnya menjaga kondisi yang kondusif sebagai salah satu fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com