Kodam Udayana Bantah Intimidasi Warga dalam Proyek KDMP Ende

Harianjogja.com, DENPASAR—Kodam IX/Udayana membantah tudingan adanya intimidasi terhadap warga, penggusuran paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah yang disebut melibatkan anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait aktivitas pembangunan KDMP yang memicu perhatian publik. Kodam menegaskan situasi di lapangan tidak seperti narasi yang berkembang dan menyebut seluruh langkah yang dilakukan merupakan bagian dari penyesuaian teknis pembangunan.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Amrizal Nasution, mengatakan informasi mengenai tindakan kekerasan, intimidasi, maupun penggusuran paksa oleh personel TNI tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," katanya, Rabu.

Bermula dari Mobilisasi Alat Berat

Amrizal menjelaskan peristiwa yang kemudian menjadi viral berawal saat proses mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berada di lahan hibah masyarakat di belakang SDN Neowula.

Menurut dia, akses jalan desa yang sempit serta keberadaan struktur penyangga atap sekolah di jalur yang akan dilalui alat berat menimbulkan kendala teknis saat proses mobilisasi berlangsung.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memotong sebagian tiang penyangga yang berada di area akses jalan agar ekskavator dapat melintas menuju lokasi pembangunan.

Amrizal menegaskan langkah tersebut telah lebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah guna menghindari kerusakan pada bangunan utama sekolah.

Keterangan serupa juga disampaikan Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.

Ia menjelaskan jalan yang digunakan merupakan akses desa yang berdampingan langsung dengan bangunan sekolah sehingga diperlukan penyesuaian teknis sementara. Menurutnya, bagian yang terdampak nantinya akan diperbaiki kembali.

Babinsa Disebut Bertugas Menjaga Kondusivitas

Terkait keberadaan anggota Babinsa di lokasi, Kodam IX/Udayana menjelaskan bahwa Sertu Hermin hadir atas permintaan pemerintah desa.

Kehadiran Babinsa tersebut, menurut Amrizal, bertujuan membantu pengamanan sekaligus memediasi warga agar tidak terjadi ketegangan selama proses pembangunan berlangsung.

Kodam juga membantah narasi yang menyebut adanya penggusuran paksa maupun tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Pembangunan Sementara Dihentikan

Sebagai langkah penanganan atas polemik yang muncul, seluruh aktivitas pembangunan KDMP di lokasi untuk sementara dihentikan.

Penghentian sementara dilakukan guna memberikan ruang bagi proses mediasi antara seluruh pihak yang terlibat agar diperoleh solusi bersama.

Selain itu, tiang yang sebelumnya mengalami penyesuaian teknis telah diperbaiki kembali, area galian dirapikan, dan alat berat sudah dikeluarkan dari lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya kesalahpahaman baru di tengah masyarakat selama proses penyelesaian berlangsung.

Saat ini Kodim 1602/Ende masih melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak kecamatan, serta Dinas Pendidikan setempat.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak sekaligus menjaga kelancaran program pembangunan di wilayah tersebut.

Kodam IX/Udayana juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai dinamika pembangunan.

"Kami berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amrizal.

Di tengah proses mediasi yang masih berlangsung, aparat dan pemerintah daerah terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif sembari memastikan komunikasi antara masyarakat, pihak sekolah, pemerintah desa, dan pelaksana pembangunan berjalan dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara