Prabowo Bakal Tutup 700 BUMN, Negara Hemat Triliunan

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk merombak struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak sehat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperbaiki kinerja BUMN secara menyeluruh.

Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Prabowo mengaku terkejut dengan jumlah BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 entitas. Dari jumlah tersebut, banyak perusahaan disebut tidak memberikan keuntungan dan justru terus merugi.

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 perusahaan. Ke depan, kita akan menutup sekitar 700 sampai 800 perusahaan negara. Minimal 700,” ujar Prabowo.

Efisiensi Triliunan Rupiah

Presiden menegaskan, langkah penutupan ini bukan tanpa hasil. Pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran hingga triliunan rupiah hanya dari menghentikan operasional perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.

Menurutnya, selama ini banyak BUMN tetap berjalan meskipun merugi, sehingga negara harus terus menanggung biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi keuangan negara.

“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Karena selama ini perusahaan-perusahaan itu justru menjadi beban,” tegasnya.

Prabowo juga menyinggung adanya praktik tata kelola yang buruk di sejumlah perusahaan negara, termasuk dugaan penutupan kerugian yang tidak transparan. Karena itu, restrukturisasi BUMN dinilai penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan negara lebih profesional dan akuntabel.

Target Pangkas hingga 257 Perusahaan

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan jumlah BUMN dan anak usahanya dipangkas drastis dari sekitar 1.100 perusahaan menjadi hanya 257 entitas.

Langkah konsolidasi ini akan dilakukan melalui penggabungan perusahaan di berbagai sektor strategis, seperti logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, hingga asuransi.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping, fokus, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mengurangi beban keuangan negara yang selama ini tersedot untuk menopang perusahaan tidak produktif.

Fokus pada Kinerja dan Manfaat Publik

Prabowo menegaskan, tujuan utama restrukturisasi ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan BUMN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, perusahaan negara harus dikelola dengan standar profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan justru menjadi beban negara.

Langkah berani ini sekaligus menandai babak baru reformasi BUMN di Indonesia, di tengah tuntutan efisiensi dan tata kelola yang semakin ketat di era modern.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara