Kopdes Merah Putih Bisa Lawan Rentenir? Ini Kata Indef

Harianjogja.com, JAKARTA—Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki peluang besar untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan koperasi menyediakan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman. Ia menegaskan bahwa persoalan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir tidak semata-mata karena kebutuhan modal yang tinggi, tetapi juga keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, terutama di wilayah pedesaan.

“Selama akses pembiayaan formal belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, rentenir dan tengkulak masih akan tetap ada,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Rizal mengungkapkan, meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai sekitar 76 persen, literasi keuangan masyarakat masih berada di kisaran 66 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pembentukan KDMP yang salah satu unit usahanya berfungsi sebagai lembaga keuangan ultramikro. Skema pembiayaan yang ditawarkan pun dirancang dengan bunga rendah agar lebih terjangkau bagi masyarakat desa.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa kehadiran koperasi tidak serta-merta menghilangkan peran rentenir. Hal ini karena keunggulan rentenir selama ini terletak pada kecepatan pencairan dan kemudahan akses, bukan sekadar pada pemberian kredit.

“Kopdes Merah Putih bisa menjadi alternatif, tetapi tidak otomatis menggantikan rentenir jika tidak mampu bersaing dari sisi layanan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa persoalan ini bersifat struktural. Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan maupun riwayat kredit yang memadai, sehingga sulit mengakses pembiayaan formal. Di sisi lain, kebutuhan modal usaha sering kali bersifat mendesak.

Tidak hanya itu, keberadaan tengkulak juga memiliki fungsi lain, yakni membantu pemasaran hasil produksi masyarakat. Hal ini membuat posisi mereka tetap relevan di ekosistem ekonomi desa.

Karena itu, Rizal menilai pendekatan yang dilakukan melalui KDMP tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran kredit berbunga rendah. Koperasi harus mampu menghadirkan layanan yang lebih komprehensif.

“Jika hanya menawarkan bunga rendah tanpa kecepatan, fleksibilitas, dan dukungan usaha, masyarakat tidak akan berpindah dari rentenir atau tengkulak,” tegasnya.

Ia menyarankan agar KDMP dikembangkan sebagai pusat ekosistem ekonomi desa. Selain pembiayaan, koperasi perlu terhubung dengan program pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, hingga kemitraan dengan sektor swasta.

Dengan pendekatan tersebut, KDMP tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan produktivitas pelaku UMKM.

Rizal menambahkan, keberhasilan program ini dapat diukur dari berkurangnya praktik rentenir, meningkatnya jumlah usaha produktif, serta naiknya pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

“Jika dikelola secara profesional, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi nyata untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara