Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut penanganan masih mampu dilakukan.
IMF./Binis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menyatakan dukungannya terhadap sikap pemerintah yang menolak campur tangan International Monetary Fund (IMF) dalam kebijakan ekonomi nasional. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah berani untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
Menurut Anwar, keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan kebijakan teknis semata, melainkan juga menjadi simbol komitmen kuat pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional. Ia menilai, selama ini IMF kerap dikaitkan dengan kepentingan negara-negara besar yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan suatu negara.
"Berani menolak IMF itu bukan hal mudah. Dibutuhkan keberanian dan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa," ujarnya, Ahad (14/6/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri itu menegaskan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Ia menilai, ketergantungan terhadap lembaga global justru bisa menghambat upaya mencapai kemandirian nasional.
Anwar juga mengaitkan langkah tersebut dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian harus disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini dinilai sejalan dengan semangat tersebut.
Ia bahkan mengingatkan bahwa membuka kembali ruang intervensi IMF berpotensi membuat Indonesia sulit mandiri dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai sikap tegas pemerintah perlu terus dijaga dan diperkuat.
"Kalau ingin menjadi negara maju, kita harus mandiri. Jangan sampai kebijakan ekonomi ditentukan pihak luar," tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar menyebut bahwa dukungan yang disampaikannya merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola ekonomi nasional. Ia berharap pemerintah tetap konsisten menjaga arah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, kemandirian ekonomi menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Di akhir pernyataannya, Anwar berpesan agar pemerintah tidak menghentikan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh. Ia menilai, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tangguh, berdaulat, dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut penanganan masih mampu dilakukan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Anggaran infrastruktur Kulon Progo dalam KUA 2027 mencapai Rp425,2 miliar, dengan fokus pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan.
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Daya beli melemah, UMKM DIY dituntut beradaptasi. Jumlah usaha mencapai 347.744 unit, sementara KUR tersalur Rp3,31 triliun hingga Juli 2026.
DPRD Sleman mendorong program Rumah Ibadah Ramah Anak untuk memperkuat nilai spiritual, sosial, dan pembentukan karakter generasi muda.