Prabowo Pamer Rp10,27 T Uang Negara, Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Rabu (2026). Momen tersebut menjadi sorotan publik, terutama karena tumpukan uang bernilai fantastis itu turut dipamerkan dalam acara resmi.

Dana sebesar Rp10.270.051.886.464 tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif dan upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang 2026 oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Penyerahan Simbolis dan Aset Negara

Dalam acara tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan secara simbolis hasil denda kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Selain uang, pemerintah juga berhasil menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan dan perkebunan sawit dengan luas mencapai jutaan hektare.

Penyerahan aset dilakukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta dilanjutkan kepada sejumlah pihak pengelola, termasuk BUMN terkait.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah.

Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa nilai Rp10 triliun bukan sekadar angka, tetapi memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

"Laporan dari Menteri Kesehatan Pak, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. Saya bilang butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun," ujar Prabowo.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dana hasil penertiban dapat langsung dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia.

Presiden juga menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas umum, terutama di daerah terpencil. Menurutnya, masih banyak infrastruktur dasar seperti puskesmas, sekolah, dan transportasi yang membutuhkan perhatian serius.

Dengan adanya dana yang berhasil diselamatkan, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mempercepat pembangunan.

"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut," tegas Presiden Prabowo.

Bukti Komitmen Penegakan Hukum

Penertiban kawasan hutan dan penagihan denda administratif ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menekan praktik ilegal.

Selain berdampak pada peningkatan penerimaan negara, langkah ini juga menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dengan nilai mencapai lebih dari Rp10 triliun, hasil penertiban ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor kesehatan dan pelayanan publik.

Pemerintah berharap upaya serupa dapat terus dilakukan secara konsisten agar lebih banyak lagi aset negara yang bisa diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara