APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ilustrasi kereta api - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran besar sebesar Rp4 triliun untuk memperbaiki sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Program ini menjadi bagian dari upaya serius meningkatkan keselamatan transportasi publik, terutama di perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa seluruh pendanaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau anggaran, sumbernya dari APBN,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Hal senada disampaikan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah pada 2026. Ia menyebut Kementerian Perhubungan menjadi pihak utama yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur perkeretaapian.
Menurutnya, keselamatan menjadi alasan utama percepatan program tersebut, mengingat masih banyak perlintasan yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan demi menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.
“Kita perhitungkan sekitar Rp4 triliun demi keselamatan,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar perlintasan tersebut merupakan infrastruktur lama peninggalan era kolonial yang belum mendapatkan pembenahan menyeluruh selama puluhan tahun.
Banyak di antaranya bahkan belum dilengkapi penjagaan, sehingga berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan dua skema penanganan utama, yakni pembangunan pos penjagaan di perlintasan serta pembangunan jembatan layang atau flyover di titik-titik dengan kepadatan tinggi.
Khusus di wilayah Bekasi, pemerintah telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden. Langkah ini diambil karena tingginya volume kendaraan yang melintasi jalur tersebut setiap hari.
Pemerintah daerah setempat sebelumnya juga telah mengusulkan pembangunan infrastruktur tersebut guna mengurangi risiko kecelakaan yang kerap terjadi di sejumlah titik rawan.
Presiden menegaskan bahwa pengeluaran anggaran besar ini merupakan investasi penting, mengingat kereta api menjadi salah satu moda transportasi massal utama masyarakat.
Dengan program ini, pemerintah menargetkan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang selama ini terbengkalai dapat diselesaikan secara bertahap, sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan terintegrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.