Petugas Sensus Ekonomi 2026 Keluhkan Honor, BPS Semarang Buka Suara
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
Nozzle BBM - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah memulai proses impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) secara bertahap.
Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi dari perjanjian dagang antarkedua negara sekaligus menjadi upaya mitigasi krisis energi menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi di Selat Hormuz.
Berdasarkan kesepakatan dagang tersebut, Indonesia berkomitmen mendatangkan komoditas energi senilai miliaran dolar, yang mencakup impor minyak mentah sebesar US$4,5 miliar, bensin olahan senilai US$7 miliar, serta LPG senilai US$3,5 miliar.
Bahlil menekankan bahwa pengerjaan impor ini tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam volume besar lantaran keterbatasan infrastruktur daya simpan nasional yang saat ini baru mampu menampung stok cadangan untuk kebutuhan sekitar 25 hingga 26 hari saja.
"Sekarang sudah mulai jalan. Bertahap, ya bertahap itu kan bertahap, enggak bisa sekaligus satu kali datang karena kita punya daya simpan enggak cukup," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (4/3/2026).
Guna mengatasi kendala tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) baru dengan kapasitas yang mampu menampung stok hingga tiga bulan agar ketahanan energi nasional semakin tangguh dalam menghadapi gangguan dinamika geopolitik global di masa mendatang.
Proyek pembangunan fasilitas penyimpanan raksasa ini diklaim telah mendapatkan minat serius dari investor mancanegara yang akan berkolaborasi dengan perusahaan lokal melalui skema pendanaan campuran.
Meskipun investor tersebut bukan berasal dari Amerika Serikat, Bahlil memastikan proses penjajakan terus berjalan demi mengejar standar internasional dalam hal cadangan minyak nasional, sehingga Indonesia memiliki kepastian ketersediaan pasokan saat terjadi ketegangan bersenjata yang melibatkan negara-negara produsen di wilayah Timur Tengah.
Selain minyak mentah, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada sektor LPG dengan mengalihkan pesanan dari Saudi Aramco ke negara lain akibat penutupan kilang pascaserangan rudal di wilayah tersebut.
Langkah pengalihan atau switch ini dianggap krusial karena konsumsi LPG nasional diprediksi naik menjadi 7,8 juta ton tahun ini, sehingga ketergantungan pada Selat Hormuz harus diminimalkan dengan memaksimalkan porsi impor dari wilayah yang lebih stabil secara politik seperti Amerika Serikat.
Meskipun kebijakan impor minyak mentah dari AS mulai berjalan, pasokan untuk bahan bakar minyak (BBM) jadi seperti bensin dan solar dipastikan tetap aman karena mayoritas pengadaannya berasal dari kawasan Asia Tenggara.
Transformasi sumber pasokan energi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar di dalam negeri, sembari pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang lebih mandiri untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman hambatan logistik internasional akibat meluasnya konflik luar negeri yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
Dua pabrik garmen di Jawa Tengah berpotensi melakukan PHK terhadap 1.470 pekerja. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi.
Bareskrim Polri menetapkan dua bos produsen gas tawa Whip-Pink sebagai tersangka pelanggaran UU Kesehatan terkait produksi gas N2O.
PMI Gunungkidul memastikan stok darah aman dan menyiapkan donor darah mobile hingga akhir Agustus untuk menjaga ketersediaan darah.
Jaksa Agung memutasi Dirdik Jampidsus dan delapan kajati. Rotasi jabatan dilakukan untuk promosi dan penyegaran organisasi.
Menjaga integritas bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana setiap insan imigrasi mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab