BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG

Harianjogja.com, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menggerakkan ekonomi daerah karena setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menegaskan sebagian besar anggaran langsung beredar di daerah tanpa melalui pemerintah daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan sebanyak 24.122 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sekitar 93% anggaran lembaga tersebut disalurkan langsung ke SPPG sehingga dana dapat berputar di berbagai wilayah.

“Kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah [pemda],” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, (27/2/2026).

BGN mencatat hingga saat ini dana yang telah beredar di daerah mencapai sekitar Rp36 triliun. Dadan menilai perputaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis tersebut berperan sebagai pengungkit ekonomi karena mendorong pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menambahkan jumlah SPPG yang beroperasi di suatu daerah akan berbanding lurus dengan besarnya dana yang beredar. Semakin banyak unit layanan yang aktif, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.

Selain aspek anggaran, Dadan menegaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang berkelanjutan. Menurutnya, investasi pada SDM bersifat visioner dan berjangka panjang sehingga menentukan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

BGN optimistis penguatan kapasitas dan tata kelola SDM yang konsisten akan memperluas jangkauan layanan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai investasi pada manusia bukan sekadar strategi organisasi, melainkan pondasi keberlanjutan bangsa.

Lebih jauh, kebijakan anggaran yang langsung menyentuh daerah tanpa melalui pemerintah daerah dinilai memberi dampak nyata pada sektor produksi lokal. Dalam skema Program Makan Bergizi Gratis, produk lokal dijamin penyerapannya sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha daerah.

“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.

Menurut Dadan, peningkatan serapan produksi tersebut berdampak pada kenaikan nilai tukar petani (NTP). Saat ini rata-rata NTP disebut mencapai 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Jika NTP berada pada kisaran 100–102, hasil produksi petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup, sedangkan pada level 125 terdapat ruang untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. “Saya yakin dengan program MBG ini, nilai tukar petani akan bisa naik hingga 150,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com