BNPB Sebut 108 DAS Picu Bencana Berulang, Sungai Progo Jadi Fokus

Harianjogja.com, JAKARTA—Risiko bencana berulang mengintai 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Indonesia, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan rehabilitasi DAS dan perbaikan infrastruktur air harus menjadi solusi permanen, bukan sekadar respons darurat tahunan.

Data BNPB menunjukkan, selama daya dukung lingkungan di 108 DAS kritis tersebut belum dipulihkan, pola mitigasi bencana akan terus bersifat reaktif dan berulang. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menilai pemulihan bentang alam dan restorasi ekosistem menjadi kunci untuk memutus siklus banjir serta bencana hidrometeorologi yang terus terjadi.

“Selama daya dukung lingkungan di DAS tersebut belum dipulihkan, mitigasi bencana akan terus bersifat darurat dan repetitif,” ujar Abdul Muhari saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menekankan bahwa rehabilitasi DAS harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional. Tanpa perbaikan menyeluruh, bencana dikhawatirkan terus menjadi rutinitas tahunan yang menguras sumber daya dan memperluas kerusakan lingkungan.

BNPB memetakan sejumlah DAS prioritas di Pulau Jawa yang masuk kategori kritis, antara lain:

• DAS Citarum
• DAS Cisadane
• DAS Ciliwung
• DAS Brantas
• DAS Bengawan Solo
• DAS Progo

Selain sungai besar tersebut, DAS kecil di kawasan perkotaan dan wilayah padat penduduk juga memerlukan perhatian serius karena berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir lokal.

Di Jawa Tengah, persoalan diperparah oleh infrastruktur pengendali banjir yang menua dan mengalami penurunan fungsi. Tanggul sungai di Demak dan sekitarnya dinilai tidak lagi optimal dalam menghadapi lonjakan debit air saat cuaca ekstrem.

“Beberapa tanggul bahkan masih berupa struktur tanah yang dibangun sejak zaman kolonial, sehingga rentan jebol saat debit air meningkat,” tambahnya.

BNPB mencatat sejumlah tantangan utama dalam pengelolaan DAS kritis, meliputi:

• Penurunan daya dukung lingkungan akibat kerusakan tutupan lahan
• Alih fungsi lahan yang tidak terkendali
• Pendangkalan sungai dan sedimentasi tinggi
• Infrastruktur air yang menua dan belum diperbarui secara menyeluruh

Menurut BNPB, rehabilitasi DAS dan restorasi ekosistem membutuhkan waktu panjang, diperkirakan 15 hingga 20 tahun untuk memulihkan fungsi ekologis secara optimal. Proses ini mencakup pemulihan tutupan vegetasi, penguatan tata kelola air, hingga peningkatan kualitas tanah di wilayah hulu dan hilir.

“Melalui langkah rehabilitasi yang komprehensif dan perbaikan infrastruktur air, kami berharap mitigasi bencana di masa depan tidak lagi didominasi oleh pola tanggap darurat, melainkan berbasis pada solusi permanen,” pungkasnya.

Strategi rehabilitasi DAS kritis tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi bencana berbasis lingkungan, terutama di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada wilayah rawan banjir di berbagai daerah Indonesia, sehingga penguatan kebijakan jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara