Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap adanya upaya sabotase terhadap pembangunan jembatan bailey di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sabotase tersebut terungkap saat prajurit TNI yang bertugas di lapangan menemukan baut-baut jembatan bailey dalam kondisi dilepas oleh orang tak dikenal. Jembatan bailey sendiri merupakan infrastruktur vital untuk membuka akses masyarakat pascabencana.
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan aksi sabotase itu diketahui pada Minggu (28/12/2025) pagi. Namun, ia tidak merinci lokasi pasti jembatan yang menjadi sasaran.
“Ini bukan hanya dilonggarkan, tetapi dilepas. Artinya memang ada niat. Nanti akan kami telusuri lebih jauh, tetapi saat ini kami fokus bagaimana pekerjaan ini bisa tetap melayani masyarakat dan dijaga keamanannya,” kata Maruli saat jumpa pers penanganan bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Maruli menegaskan, tindakan tersebut sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat akibat bencana alam.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada pihak-pihak yang mengingatkan potensi ancaman sabotase selama pembangunan jembatan bailey berlangsung. Salah satunya datang dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Maruli mengaku sudah meneruskan peringatan tersebut kepada prajurit di lapangan. Meski demikian, ia tidak menyangka ancaman itu benar-benar terjadi.
“Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini. Terus terang, saya tidak bisa membayangkan hal seperti ini dilakukan di tengah kondisi bencana,” ujarnya.
Maruli menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan sabotase tersebut. Menurutnya, aksi itu bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Dalam kondisi begini masih ada kelompok yang mau menyerang pemerintah dengan cara mengorbankan masyarakat yang sedang terkena bencana. Terus terang, saya semalam tidak bisa tidur memikirkan ini,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa sabotase tersebut merupakan bagian dari upaya pengondisian oleh aparat.
“Kalau pengondisian membuat masyarakat mati, itu bukan pengondisian, itu biadab. Bukti-bukti nyata sudah ada, kasihan masyarakat korban bencana,” tegasnya.
Jumpa pers tersebut dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta pejabat BNPB.
Pemerintah bersama TNI dan Polri memastikan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan, termasuk percepatan pembangunan jembatan bailey untuk memulihkan konektivitas warga.
Pembangunan jembatan bailey menjadi infrastruktur krusial dalam pemulihan pascabencana di Sumatra. Aparat keamanan diharapkan dapat mengungkap pelaku sabotase agar proses bantuan kemanusiaan berjalan aman dan lancar demi keselamatan masyarakat terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Krisna Septiana lolos final kayak tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 meski finis peringkat 15 pada semifinal.
Polisi memperluas pemeriksaan kasus dugaan pungli food truck di Alkid Jogja. Hingga 30 September 2026, 14 orang telah dimintai keterangan.
Kemarau di Sleman diprediksi lebih panjang hingga Desember. DP3 meminta petani mengatur pola tanam dan mengantisipasi keterbatasan air.
Jalur pendakian Torean dan Senaru Gunung Rinjani masih ditutup sementara setelah kebakaran berdampak pada 1.098,75 hektare kawasan.
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.