BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan percepatan pembangunan 8.200 dapur MBG di wilayah 3T pada 2026. Langkah ini untuk menjangkau 82,9 juta masyarakat yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi.

Kesiapan SDM menjadi fokus utama. Seleksi pegawai dilakukan melalui jalur PPPK/CPNS dengan TGAT agar unit-unit baru dapat langsung beroperasi. Selain itu, BGN menargetkan minimal 25.400 SPPG beroperasi di kawasan perkotaan padat penduduk.

Keamanan pangan menjadi perhatian penting. Proses percepatan penerbitan SLHS terus dilakukan agar dapur gizi memenuhi standar kesehatan dan hygiene sebelum makanan disalurkan ke masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan bahwa percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

"Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).

Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Sehingga, proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut. "TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujar Dadan.

BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

"Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat," ucapnya.

Target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia. Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

Dadan menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia. "Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi," katanya.

Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.