Arab Saudi Ancam Denda Rp93 Juta bagi Jemaah Haji Ilegal
Arab Saudi akan mendenda hingga Rp93 juta bagi jemaah haji ilegal tanpa izin resmi dan memberi sanksi deportasi serta larangan masuk 10 tahun.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi pengarahan kepada kepala daerah seluruh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mencopot atau memecat pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas rakyat serta tidak setia mengabdi kepada negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan percepatan pembangunan Papua kepada para kepala daerah di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Dalam arahannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan mengusut berbagai bentuk penyelewengan.
“Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan peringatan tersebut bukan untuk menurunkan semangat para pejabat, melainkan justru untuk membangkitkan tekad bersama dalam menegakkan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Prabowo, praktik korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, serta upaya mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan membiarkan kekayaan negara dicuri pada akhirnya akan memberatkan kehidupan rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah bersama para menteri Kabinet Merah Putih terus bekerja mengamankan aset dan kekayaan sumber daya alam negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Pengarahan percepatan pembangunan Papua tersebut diikuti oleh 40 bupati dan wali kota, enam gubernur, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Presiden Prabowo memimpin pengarahan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Arab Saudi akan mendenda hingga Rp93 juta bagi jemaah haji ilegal tanpa izin resmi dan memberi sanksi deportasi serta larangan masuk 10 tahun.
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.
Kemkomdigi mengkaji aturan wajib nomor HP untuk registrasi akun media sosial guna memperkuat keamanan dan akuntabilitas ruang digital.
Seiring perkembangan teknologi ada metode yang disebut dengan backfilling untuk mengelola limbah tambang agar tak merusak lingkungan.
Pemkab Bantul memastikan tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan fokus menyelesaikan tenaga non-ASN melalui skema PPPK.