Kemenko IPK: ISF 2025 Jadi Bukti Pembangunan Berkelanjutan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 menjadi bukti nyata Indonesia sebagai penggerak kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“ISF 2025 menjadi bukti nyata Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah forum global, tetapi juga sebagai penggerak aksi kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kita ingin memastikan bahwa setiap komitmen yang lahir di forum ini bergerak menjadi tindakan nyata," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Rachmat Kaimuddin menegaskan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang konkret. Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan menyatukan para pemimpin serta inovator untuk berinvestasi bagi kehidupan yang lebih baik.

"Dengan memperkuat infrastruktur hijau dan meningkatkan total angka investasi berkelanjutan, kita sedang membangun masa depan yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera bagi Indonesia dan dunia,” katanya.

ISF 2025 merupakan sebuah platform yang mengubah dialog menjadi komitmen dan visi serta aksi kolektif. Dengan menyatukan para pemimpin dan inovator, forum ini mempercepat pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi manusia dan planet ini.

ISF 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran sentralnya dalam mendorong agenda keberlanjutan global.

Beragam sesi diskusi dan dialog tematik membahas isu strategis seperti ketahanan air, produktivitas pertanian, ekonomi biru, nol emisi karbon, iklim dan perdagangan global, pengelolaan sampah, transisi energi baru, dan udara bersih.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ISF 2025 ini adalah menyediakan suatu platform kerja sama lintas sektor, yang memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah, dunia usaha, pelaku bisnis internasional, dan juga akademisi untuk berkolaborasi membuat aksi, tidak hanya jargon.

"Pemerintah menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan (sustainability), sekaligus memastikan peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mempermudah masuknya investasi di sektor berkelanjutan ke Indonesia,” kata Nurul Ichwan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara