Prabowo Ingatkan Aksi Demo Harus Berizin, Selesai Pukul 18.00

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa aksi demonstrasi boleh dilakukan namun harus memiliki izin dan selesai selambat-lambatnya pukul 18.00 waktu setempat.

Menurut Prabowo, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. "Tapi [berdemo] ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang, jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00 WIB," ujarnya di RS Polri, Jakarta Timur pada Senin (1/9/2025).

BACA JUGA: PBB Desak Prabowo Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Selama Aksi Demo

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo lantaran dirinya mendapat laporan datang truk-truk ke lokasi demonstrasi. Dia mengatakan di sana ada petasan-petasan yang berat dan dalam jumlah besar.

"Ini anggota [Polisi] banyak kena petasan, ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ini sudah menurut saya memang-memang sudah rusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar," ujar Presiden.

Selain itu, dia melihat bahwa gedung DPR dan DPRD merupakan instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi malah ikut dibakar. Prabowo menuding bahwa niat demonstrasi bukan menyampaikan pendapat, tetapi membuat rusuh dan mengganggu kehidupan rakyat, serta menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan.

BACA JUGA: Dilempar Bom Molotov, Polisi Tembak Gas Air Mata ke Unisba Bandung

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebutkan aksi demonstrasi yang dilakukan akhir-akhir ini mengarah pada tindakan makar dan terorisme sehingga minta ditindak tegas oleh aparat.

"Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme," tegasnya.

Presiden menyampaikan bahwa menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998.

"Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara