Serangan Udara Myanmar Tewaskan 50 Orang, PBB Minta Kekerasan Dihentikan

Harianjogja.com, ISTANBUL— Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras serangan udara militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang dilaporkan menewaskan 50 orang dan melukai hampir 60 orang lainnya. Serangan tersebut terjadi di dekat sebuah pasar di Kota Kalchau pada 28 September.

Kecaman Guterres disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Selasa (29/9). PBB menyatakan keprihatinan atas laporan serangan udara serta kekerasan yang terus terjadi terhadap warga sipil di Myanmar.

"Sekretaris Jenderal mengutuk keras serangan-serangan ini dan menyerukan kepada semua pihak untuk segera mengakhiri kekerasan demi melindungi warga sipil serta mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Dujarric kepada wartawan.

Dujarric juga menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

Serangan di Rakhine Tewaskan 50 Orang

Menurut Dujarric, serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di Kota Kalchau menyebabkan sekitar 50 orang meninggal dunia. Hampir 60 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, sementara banyak korban selamat menderita luka parah.

Situasi tersebut, menurut Dujarric, memperjelas bahwa belum tersedia kondisi yang memungkinkan pemulangan para pengungsi secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan, termasuk bagi komunitas Rohingya.

Pimpinan PBB juga mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk memastikan akses kemanusiaan tetap terbuka. Akses bagi PBB dan mitra kemanusiaan harus "aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan" sehingga bantuan vital dapat disalurkan ke wilayah mana pun yang membutuhkan.

PBB Soroti Pemulangan Warga Myanmar dari Malaysia

Selain serangan udara di Rakhine, Guterres menyampaikan kekhawatiran terkait laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan sikap Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Guterres mendesak Kuala Lumpur menghentikan proses tersebut serta segera menyetop deportasi lebih lanjut.

Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga negara Myanmar pada Selasa menggunakan tiga kapal angkatan laut Myanmar.

Berdasarkan laporan kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, yang mengutip Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Makhzan Mahyuddin, kelompok yang dipulangkan tersebut terdiri atas 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki, dan tujuh anak perempuan. Mereka berusia antara 8 hingga 60 tahun.

Dujarric menegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional memberikan kewajiban yang mengikat kepada seluruh negara untuk tidak memulangkan individu ke negara yang membuat mereka menghadapi persekusi, penyiksaan, atau ancaman serius terhadap nyawa dan kebebasan.

Konflik Myanmar Makin Panjang

Myanmar telah menghadapi perang saudara berkepanjangan selama bertahun-tahun. Konflik tersebut semakin memanas setelah Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih pada Februari 2021.

Saat ini, sejumlah kelompok oposisi etnis masih memerangi pemerintahan Min di berbagai wilayah Myanmar.

Negara Bagian Rakhine menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam konflik tersebut. Wilayah itu sebagian besar merupakan tempat tinggal komunitas Rohingya, kelompok mayoritas Muslim yang telah menghadapi persekusi oleh junta Myanmar maupun kelompok-kelompok oposisi lainnya.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan pengungsian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ratusan ribu orang Rohingya telah dipaksa keluar dari Myanmar, negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Serangan udara terbaru di Rakhine sekaligus menjadi perhatian PBB karena menyangkut keselamatan warga sipil dan kondisi yang belum memungkinkan berlangsungnya pemulangan pengungsi secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara