Laga Persija vs Persib, Polisi Siapkan 17.800 Personel Pengamanan
Sebanyak 17.800 personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI mengamankan laga Persija vs Persib di GBK.
Ilustrasi nasi kotak. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Tak hanya kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) tak ingin ketinggalan mengajukan tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp335 triliun untuk 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima pihaknya untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp217 triliun. Sejalan dengan hal itu, dia mengaku telah mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp118 triliun untuk menutupi backlog pendanaan tersebut.
"Anggaran Rp217 triliun untuk pagu indikatif 2026, kita usulkan tambahan Rp118 triliun," kata Dadan di kompleks parlemen RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
BACA JUGA: PLS Harus Edukatif dan Menyenangkan, Tak Boleh Ada Kekerasan dan Perpeloncoan
Dadan menjelaskan, tanpa pendanaan tambahan, maka pagu indikatif itu hanya mampu menopang operasional Makan Bergizi Gratis sampai Agustus 2026.
Dadan menuturkan, pihaknya menargetkan penerima manfaat dapat menembus 82,9 juta orang pada akhir 2025. Dengan asumsi penerima manfaat tersebut, maka pihaknya perlu menggulirkan anggaran mencapai Rp25 triliun per bulan sepanjang 2026.
"Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta [penerima MBG], maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 triliun per bulan lebih. Jadi Rp217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus. Jadi nanti di 2026 pun [penerima manfaat tetap] Rp82,9 juta," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Sebanyak 17.800 personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI mengamankan laga Persija vs Persib di GBK.
MAN 5 Sleman meraih Stand Favorit dan Medali Perunggu Lomba Video Profil di Extranas VIII Lamongan, 11–13 September 2026.
DPRD Bantul meminta Pemkab bergerak cepat memanfaatkan Kelok 23 untuk mendorong pariwisata, investasi, dan kesejahteraan warga selatan.
DPAD DIY kembali menggelar workshop perbaikan buku rusak karena minat masyarakat membaca buku fisik masih tinggi.
Menkeu Purbaya siapkan sekitar Rp31,1 triliun untuk mengalihkan pembayaran gaji PPPK daerah ke pemerintah pusat mulai Januari 2027.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.