DPR Desak BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menangani secara serius korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta memastikan anak-anak yang terdampak mendapatkan perawatan intensif hingga kondisi kesehatan mereka benar-benar pulih.

Desakan tersebut disampaikan Saan di Gedung DPR RI, Rabu (9/9/2026), menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program MBG di sejumlah daerah.

"Tentu yang pertama kita minta dari BGN dan dari instansi-instansi yang terkait untuk bisa menangani secara serius dan sungguh-sungguh agar anak yang terdampak dari keracunan MBG itu bisa segera pulih kembali ya secara kesehatan dan juga yang lainnya," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (9/9/2026).

Saan menilai penanganan korban tidak boleh berhenti pada penanganan awal. Menurutnya, kondisi kesehatan korban harus menjadi perhatian apabila dampak keracunan menimbulkan gangguan kesehatan yang berkepanjangan.

DPR Soroti Dampak Keracunan MBG

Saan menyoroti sejumlah kasus keracunan MBG yang belakangan terjadi. Salah satunya adalah kasus di Medan, di mana terdapat korban yang diduga mengalami lupa ingatan.

Menurut Saan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak keracunan perlu ditangani secara serius, terutama apabila menimbulkan masalah kesehatan kronis pada korban. Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

"Baik pemerintah daerah, terutama juga dari BGN untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan lebih serius lagi," jelasnya.

Desakan DPR tersebut muncul di tengah berbagai persoalan terkait pelaksanaan program MBG. Pengawasan terhadap penyelenggaraan program juga menjadi perhatian setelah sejumlah kasus keracunan terjadi di berbagai daerah.

BGN Diminta Tanggung Biaya Pengobatan

Selain memastikan pemulihan kesehatan korban, Saan meminta BGN menanggung seluruh biaya pengobatan anak-anak yang terdampak keracunan MBG.

Menurut dia, persoalan biaya menjadi bagian penting dalam penanganan korban, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah dinilai perlu memastikan kondisi ekonomi keluarga korban tidak menjadi hambatan dalam memperoleh perawatan yang dibutuhkan.

"Nah, karena itu terkait dengan soal pembiayaan untuk pemulihan kesehatan, anak tersebut juga perlu diperhatikan dan perlu untuk ditanggung secara sungguh-sungguh juga," tegasnya.

Saan berharap BGN bersama instansi terkait bergerak lebih cepat dalam menangani korban. Penanganan secara serius dinilai penting agar anak-anak yang terdampak keracunan MBG dapat kembali pulih, termasuk dari kemungkinan dampak kesehatan yang berlangsung dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri melibatkan BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program. Karena itu, DPR meminta penanganan terhadap kasus keracunan menjadi perhatian serius, baik dari sisi pemulihan kesehatan maupun pembiayaan pengobatan korban.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah juga dinilai diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang cepat dan sesuai kebutuhan. Saan menekankan pentingnya tindakan yang lebih cepat dan serius dari seluruh instansi terkait dalam menghadapi kasus keracunan MBG.

Dengan demikian, perhatian terhadap korban tidak hanya diarahkan pada penanganan saat kejadian, tetapi juga memastikan proses pemulihan kesehatan berjalan hingga tuntas. Terlebih, terdapat kasus yang diduga menimbulkan gangguan kesehatan yang berpotensi berkepanjangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara