Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Foto ilustrasi. / ANTARA FOTO-Aswaddy Hamid
Harianjogja.com, JAKARTA—Aplikasi cek bansos akan digunakan oleh Kemensos untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain menggunakan aplikasi cek bansos, Kemensos juga akan melakukan pemutakhiran data dengan jalur formal melalui integrasi data antarlembaga.
BACA JUGA: Bansos Tahap Kedua Dibagikan Akhir Bulan Ini
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Rabu (28/5/2025). Oleh karena itu, Syaifullah meminta masyarakat untuk senantiasa mengawal penyaluran setiap bansos.
“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” kata Mensos.
Saifullah menyatakan mulai menyalurkan secara bertahap bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan kedua dengan DTSEN.
Ia menjelaskan sebanyak 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima kedua bansos tersebut yang disalurkan secara cash maupun transfer langsung melalui PT Pos Indonesia ataupun lewat bank milik pemerintah (Himbara).
“Insya Allah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk bansos Program Keluarga Harapan dan atau Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan lewat Himbara dan juga lewat PT Pos Indonesia,” kata Mensos Saifullah.
Adapun untuk total nilai yang disalurkan, ia menyebutkan pihaknya menyalurkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk bansos tahap triwulan kedua tersebut.
Pada kesempatan itu, Mensos juga menjelaskan hasil pemutakhiran DTSEN yang menjadi acuan untuk penyaluran bansos triwulan kedua tersebut berhasil mengeluarkan sebanyak 1,8 juta KPM.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” kata Mensos.
Sebagai gantinya, kata dia, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM tersebut akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem.
“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.