Kasus Penyadapan Ilegal Terungkap dari Pembubaran Grup WhatsApp
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018–2024 Nicke Widyawati sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada tahun 2011–2021.
Nicke diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina. "Betul, hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025, Saudari NW telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi penyidikan perkara tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dilansir Antara, Senin (17/3/2025).
BACA JUGA: Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi Pengadaan LNG
KPK pada tanggal 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk pada tahun anggaran 2018–2020. Penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan perusahaan yang berinisial PT IG pada tahun 2018–2020 dan disebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Konstruksi perkara beserta pasal dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dan utuh ketika penyidikan telah rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.
BACA JUGA: Dirut Pertamina Nicke Widyawati Cek Ketersediaan Elpiji 3 Kg di Surakarta
Berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, tim penyidik KPK memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan perkara tersebut. Dua orang tersebut terdiri atas satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
DIY kekurangan 1.653 guru sekolah negeri. Keterbatasan anggaran membuat perekrutan baru belum memungkinkan pada 2027.
Pemkab Bantul menggelar Orientasi Nilai-Nilai bagi Pelajar 2026 di SMA Negeri 1 Sanden sebagai upaya memperkuat karakter dan mencegah kenakalan remaja.
KAI memesan 23 trainset KRL kepada INKA. Kontrak ditargetkan diteken Desember 2026 dan pengiriman dimulai awal 2028.
CEO Nvidia Jensen Huang terancam dicopot setelah laporan hubungan asmara dan dugaan keterkaitan operasi intelijen asing.
MPR menyebut Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran.