Kasus Korupsi ATR BPN: KPK Periksa Ketum GRIB Jaya Hercules soal Uang Rp800 Juta
KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi ATR/BPN setelah pengembalian uang Rp800 juta.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Kemenkominfo berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan akan segera bertemu dengan aplikator untuk membahas tuntutan pengemudi ojek daring dan kurir. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kepastian aturan terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk pengemudi ojek daring/online (ojol) dalam tahap finalisasi.
“Terkait dengan THR ojol, ini sedang finalisasi. Terkait ini adalah inisiatif baru, jadi kami ingin memastikan meaningful participation (antara pemerintah, pengemudi/mitra dan aplikator) itu terjadi,” kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Lebih lanjut, Menaker mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengutamakan diskusi atau dialog bersama dengan pihak-pihak terkait.
“Kami mengutamakan dialog. Saya sudah beberapa kali bertemu dan ingin memastikan nanti adalah hasil dari proses musyawarah dari hadirnya aplikator dan pengemudi online-nya. Saya optimistis (kepastian itu) tidak lama lagi akan selesai,” ujar Yassierli.
BACA JUGA: Segera Dirilis Aturan THR untuk Ojol
Menaker mengatakan, faktor yang membuat kepastian ini cukup lama selesai adalah semua pihak tengah mencari formula yang bisa memenuhi berbagai hal yang kompleks dan fundamental dalam pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring ini.
“Mencari formula yang kemudian bisa cover kompleksitas tadi, dari layanan, jam kerja, itu yang kemudian butuh waktu untuk kita formulasikan,” kata dia.
Saat ditanya apakah sudah terjadi diskusi lebih lanjut dengan pihak perusahaan penyedia jasa ride hailing berbasis aplikasi atau aplikator terkait, Menaker mengatakan sejauh ini diskusi tersebut mengarah ke hal positif.
“Ini masih proses. Beberapa pengusaha responsnya siap. Beberapa kali kami diskusi, mencoba saling memahami untuk formulanya karena butuh waktu untuk melihat kompleksitasnya,” ujar Yassierli.
Jika pada akhirnya keputusan THR sudah final, Kemnaker pun mendorong aplikator untuk memberikannya dalam bentuk uang tunai.
Namun, mengenai tenggat waktu, Menaker masih belum memberikan jawaban pasti.
“Saya bayangkan finalisasi ini masih perlu untuk final meeting, final touch untuk mendapatkan win-win solution,” kata dia pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi ATR/BPN setelah pengembalian uang Rp800 juta.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.
Indonesia dan Norwegia menyepakati perdagangan karbon 12 juta ton setara CO2 melalui proyek energi bersih PLN hingga 2038.