PBB Sebut Israel Hanya Izinkan Kurang dari Sepertiga Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Jalur Gaza

Harianjogja.com, GAZA—Israel hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari operasi bantuan kemanusiaan yang direncanakan masuk ke Jalur Gaza pada Desember 2024.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan pada Rabu (18/12/2024) bahwa otoritas Israel terus menolak operasi bantuan PBB ke bagian-bagian Gaza utara yang terkepung, termasuk Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan area Jabalya.

“Sepanjang Gaza, kami merencanakan 339 gerakan bantuan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel antara 1 dan 16 Desember. Mereka hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari pergerakan tersebut," katanya.

Dujarric mengatakan sebagian besar permintaan PBB telah ditolak secara langsung oleh Israel sejak pengepungan dimulai 10 minggu yang lalu.

“Di seluruh jalur, para pekerja kemanusiaan terus menghadapi pembatasan akses yang parah saat mereka berusaha mencapai sejumlah besar orang yang membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya untuk bertahan hidup,” ucapnya.

Dia mencatat bahwa dari 96 kegiatan kemanusiaan yang direncanakan untuk paruh pertama bulan Desember, hanya 16 yang difasilitasi oleh otoritas Israel.

BACA JUGA: Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertobat, Ini Syaratnya

Lebih lanjut Dujarric mengumumkan bahwa, berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB, sebuah “konferensi internasional tingkat tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan solusi dua negara" akan diadakan pada Juni, yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diharapkan hadir dalam konferensi tersebut.

Seluruh wilayah, lanjutnya, membutuhkan tindakan yang mendesak dan tidak dapat dibatalkan untuk memungkinkan para pihak untuk terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik.

Dia menekankan bahwa konferensi tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral, sesuai dengan visi dua negara, Israel dan Palestina.

Adapun pada 4 Desember, Majelis Umum PBB menyetujui untuk mengambil tindakan guna mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi untuk mengimplementasikan resolusi dan membangun perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan komprehensif di Timur Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.