PKB Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Rendah karena Kandidat Tak Diminati

Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai angka golongan putih (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 tinggi karena kandidat yang menjadi calon kepala daerah tersebut tidak diminati.

Adapun lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen, sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70 persen. Dengan demikian, angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini mencapai 42 persen, meningkat dari 30 persen pada 2017.

"Orang DKI kan kelompok terpelajar, sebab itu angka golputnya pasti akan tinggi karena kandidat yang ada tidak diminati oleh warga DKI," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini para kandidat calon tidak diminati karena mereka maju dalam pilkada secara tidak alami atau tidak melalui proses dari bawah.

Pasalnya, kata dia, para calon tersebut cenderung menjadi kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta melalui berbagai saringan, baik secara formal maupun tidak formal.

"Ini yang kemudian bagi warga DKI pilihannya menjadi tidak menarik," ucapnya.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang diduga lebih rendah dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

"Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

Wahyu mengatakan KPU di beberapa provinsi lain juga menemukan hal serupa yakni tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu bagus.

Menurut dia, melalui evaluasi nantinya akan diketahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bisa jadi, karena program-program sosialisasi KPU DKI yang kurang baik diterima masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka mencapai perbaikan untuk ke depannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara