Iran Desak AS Cabut Sanksi dan Bebaskan Aset yang Dibekuka
Iran mendesak AS mencabut sanksi dan membebaskan aset yang dibekukan di tengah ketegangan kawasan serta konflik Selat Hormuz.
Foto Ilustrasi. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melengkapi data dari formulir C-Hasil untuk aplikasi Sirekap Pemilu 2024 seusai penghitungan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 23 Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). - Antara/Dedhez Anggara
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menerapkan teknologi pengawasan maupun aduan daring dari masyarakat di Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pengembangan aplikasi pun telah dilakukan Bawaslu selama beberapa waktu terakhir dan telah disempurnakan supaya masalah yang terjadi pada Pemilu 2024 tidak terulang.
BACA JUGA: Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
"Kami terus melakukan pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa. Saya harap ini akan semakin baik," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Beberapa teknologi dan aplikasi yang digunakan Bawaslu ada Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
Selain itu, Bawaslu juga telah mengidentifikasi kerawanan isu pemilihan berdasarkan data lewat Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024. Salah satunya kerawanan dari tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.
"Kami telah meluncurkan data TPS rawan beberapa hari lalu, beserta daerah-daerah yang rawan tinggi. Sehingga itu dapat menjadi mitigasi kita bersama," jelasnya.
Setelah mengidentifikasi, Bagja menyebutkan telah mempersiapkan juga rekrutmen sumber daya manusia ad hoc yang menjadi lini terdepan saat pilkada.
Tidak hanya merekrut, dia pun menyampaikan pengawas ad hoc yang telah diterima langsung mendapatkan bimbingan teknis (teknis).
"Bersamaan dengan itu kerja sama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan juga terus kita pererat. Terutama jelang masa tenang ini kerja sama dengan Satpol PP ya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Iran mendesak AS mencabut sanksi dan membebaskan aset yang dibekukan di tengah ketegangan kawasan serta konflik Selat Hormuz.
Lima dosen UPN Jogja disanksi setelah terbukti lakukan pelecehan verbal. Kampus tegaskan komitmen lingkungan bebas kekerasan.
Pemerintah bongkar mafia pangan, dari beras oplosan hingga pupuk palsu. Kerugian rakyat ditaksir puluhan triliun rupiah.
Wapres Gibran dorong digitalisasi sekolah di Papua dan NTT. Fokus pada teknologi pendidikan dan peningkatan skill generasi muda.
SPMB Bantul 2026 resmi ditetapkan. Pendaftaran SMP full online dengan sistem RTO, ini syarat, jalur, dan kuotanya.
Hari Jadi Sleman ke-110 berlangsung meriah. Sri Sultan HB X tekankan refleksi dan pelestarian budaya di tengah modernisasi.