Yaqut Resmi Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Segini Daftar Kekayaannya
KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Ada dugaan jual-beli kuota hingga Rp1 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melantik menteri baru di kabinetnya, Senin (19/8/2024). Ist/x/jokowi
Harianjogja.com, JAKARTA –Reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua bulan jelang lengser dari kursi RI 1 kian mengurangi jumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kabinet.
Dua orang kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Arifin Tasrif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberhentikan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Jokowi Berhentikan 2 Kader PDI Perjuangan sebagai Menteri, Ini 3 Sikap DPP
Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Saat ini, menteri dari PDIP yang tersisa di kabinet Jokowi hanya tersisa lima orang saja, yaitu:
1. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung
2. Menteri Sosial Tri Rismaharini
3. Menteri Koperasi Teten Masduki
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga
Untuk diketahui, lebih banyak menteri dari partai Gerindra dan Golkar yang masuk dalam reshuffle kali ini. Sebut saja, Supratman Andi dan Angga Raka yang merupakan kader dari partai berlogo garuda itu dan Bahlil Lahadalia yang merupakan bagian dari kader pohon beringin.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menanggapi soal perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlanjut hingga dua bulan jelang lengser.
Apalagi, reshuffle itu melibatkan satu menteri dari PDIP, yakni Yasonna H. Laoly yang digeser dari kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Jokowi menggantinya dengan Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Said menyampaikan bahwa pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.
Itu, terangnya, merupakan hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. "Jadi kalau presiden memberhantikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," ujar Said melalui keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).
Adapun mengenai kader PDIP yang terkena reshuffle, Said menyebut seluruh kader partai banteng moncong putih yang saat ini menjabat menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengemukakan, apabila Presiden Jokowi memandang perlunya evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga kader PDIP ikut diberhentikan, maka harus dihormati. "Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Ada dugaan jual-beli kuota hingga Rp1 miliar.
Cek jadwal terbaru KRL Solo-Jogja Senin 18 Mei 2026 lengkap dari Palur sampai Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Fabio Di Giannantonio menangi MotoGP Catalunya 2026 yang dua kali dihentikan akibat kecelakaan beruntun di Barcelona.
BMKG memprediksi hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah DIY hingga 20 Mei 2026 akibat pengaruh fenomena MJO.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit melantik Kalemdiklat Polri, lima kapolda baru, dan satu pejabat utama Mabes Polri di Jakarta.
Balapan MotoGP Catalunya 2026 dua kali dihentikan setelah kecelakaan beruntun melibatkan Alex Marquez, Bagnaia, Zarco, dan Acosta.