Istana Hormati Wacana Pemakzulan Gibran yang Bergulir di DPR
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati proses politik dan hak konstitusional DPR terkait wacana pemakzulan Gibran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melantik menteri baru di kabinetnya, Senin (19/8/2024). Ist/x/jokowi
Harianjogja.com, JAKARTA –Reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua bulan jelang lengser dari kursi RI 1 kian mengurangi jumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kabinet.
Dua orang kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Arifin Tasrif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberhentikan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Jokowi Berhentikan 2 Kader PDI Perjuangan sebagai Menteri, Ini 3 Sikap DPP
Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Saat ini, menteri dari PDIP yang tersisa di kabinet Jokowi hanya tersisa lima orang saja, yaitu:
1. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung
2. Menteri Sosial Tri Rismaharini
3. Menteri Koperasi Teten Masduki
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga
Untuk diketahui, lebih banyak menteri dari partai Gerindra dan Golkar yang masuk dalam reshuffle kali ini. Sebut saja, Supratman Andi dan Angga Raka yang merupakan kader dari partai berlogo garuda itu dan Bahlil Lahadalia yang merupakan bagian dari kader pohon beringin.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menanggapi soal perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlanjut hingga dua bulan jelang lengser.
Apalagi, reshuffle itu melibatkan satu menteri dari PDIP, yakni Yasonna H. Laoly yang digeser dari kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Jokowi menggantinya dengan Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Said menyampaikan bahwa pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.
Itu, terangnya, merupakan hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. "Jadi kalau presiden memberhantikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," ujar Said melalui keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).
Adapun mengenai kader PDIP yang terkena reshuffle, Said menyebut seluruh kader partai banteng moncong putih yang saat ini menjabat menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengemukakan, apabila Presiden Jokowi memandang perlunya evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga kader PDIP ikut diberhentikan, maka harus dihormati. "Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati proses politik dan hak konstitusional DPR terkait wacana pemakzulan Gibran.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 21 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Operator drone meminta maaf setelah merekam latihan perdana Mauricio Pochettino di Manchester United. Rekaman itu memperlihatkan empat hal menarik.
Mario Aji gagal menembus 14 besar practice Moto2 Portugal 2026 dan harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi pertama atau Q1.
UPT Stadion Maguwoharjo memastikan tribun, lapangan, kursi, ruang stadion, dan dua gawang aman setelah suporter turun ke lapangan.
HP cepat panas saat dicas? Kenali enam penyebab, cara mencegahnya, dan tanda kerusakan baterai yang perlu diwaspadai.