Kereta Trans Sumatra Dipercepat, China & Rusia Incar Trans Kalimantan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat persiapan pengembangan jaringan Kereta Trans Sumatra dan Kereta Trans Kalimantan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menuntaskan penyusunan roadmap Trans Sumatra, sementara pemerintah mulai menjalin komunikasi dengan calon investor dari China dan Rusia untuk proyek Trans Kalimantan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan percepatan kedua proyek tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas jaringan transportasi berbasis rel di Indonesia.

"Oh kita menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden. Kita sudah berkoordinasi dengan KAI. KAI sudah menyiapkan roadmap-nya. Nanti kemudian dari situ kita berharap bahwa ada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menggarap Trans Sumatra dan Trans Kalimantan," ujar Dudy usai menghadiri agenda Pertemuan Presiden RI dengan 150 Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Trans Sumatra Lebih Siap Dikembangkan

Menurut Dudy, pengembangan jaringan kereta di Pulau Sumatra memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan. Hal itu karena sebagian lintasan rel telah tersedia sehingga pembangunan difokuskan pada penyambungan jalur yang sudah ada.

"Kalau Trans Sumatra kan sebagian sudah tersedia, tinggal kita sambung-sambungkan. Kalau Trans Kalimantan memang kita harus mulai dari nol," katanya.

Sementara itu, pembangunan Kereta Trans Kalimantan memerlukan perencanaan dari tahap awal lantaran hingga kini pulau tersebut belum memiliki jaringan kereta api.

Meski pembangunan Trans Kalimantan masih berada pada tahap awal, pemerintah telah membuka komunikasi dengan sejumlah investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dudy menyebut China dan Rusia menjadi dua negara yang telah dijajaki untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

"Belum, belum (ada kereta api di Kalimantan). Tapi sudah kita jajaki dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri. Di antaranya China dan Rusia sudah kita jajaki," ujarnya.

Namun demikian, pemerintah belum menetapkan nilai investasi maupun estimasi biaya pembangunan karena seluruhnya masih menunggu hasil studi kelayakan bisnis dari para calon investor.

"Belum, belum. Kita juga harus lihat perhitungan bisnisnya mereka," katanya.

Komunikasi dengan Rusia

Dudy juga mengungkapkan pemerintah kembali membuka komunikasi dengan Rusia terkait peluang kerja sama pembangunan jaringan kereta api. Langkah tersebut menghidupkan kembali penjajakan yang sempat dilakukan pada era Presiden Joko Widodo.

"Nah, itu (kerja sama Rusia) kita buka kembali, kita jajaki kembali, termasuk dengan China," ujarnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan jaringan Kereta Trans Kalimantan pernah ditawarkan sebagai kerja sama strategis antara pemerintah Indonesia dan Rusia untuk memperluas infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa.

Pada 2015–2016, perusahaan asal Rusia, JSC Russian Railways, sempat merancang proyek KA Borneo di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah.

Proyek yang ditujukan untuk angkutan batu bara sekaligus penumpang itu kemudian tertunda hingga akhirnya investor Rusia memutuskan menarik diri.

KAI dan Danantara Ikut Terlibat

Selain membuka peluang investasi, pemerintah juga memastikan PT Kereta Api Indonesia akan terlibat dalam pengembangan proyek tersebut. Saat ini, KAI berada di bawah pengelolaan Danantara.

"Ya tentunya, kan KAI kan Danantara," kata Dudy.

Menurut Dudy, proyek yang lebih dahulu direalisasikan akan sangat bergantung pada hasil perhitungan bisnis para investor. Ia menilai peluang pengembangan Trans Sumatra saat ini lebih besar karena didukung kebutuhan logistik yang telah terbentuk, sedangkan Trans Kalimantan dinilai memiliki daya tarik lebih besar bagi investor asing.

Ia menambahkan komunikasi dengan calon investor terus berlangsung dan saat ini mereka masih menghitung aspek teknis maupun keekonomian proyek sebelum mengajukan proposal resmi kepada pemerintah.

"Kalau komunikasi sudah. Mereka pasti sedang mencoba untuk menghitung, kemudian nanti akan menyampaikan proposal ke kita," tandas Dudy.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com