Pelatih Panjat Tebing Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, 5 Korban Atlet
Bareskrim Polri mengungkap kasus TPKS oleh pelatih panjat tebing HB terhadap lima atlet putri. Tersangka dijerat UU TPKS dan terancam pidana tambahan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ist
Harianjogja.com, JAKARTA–Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis dipastikan tidak dipotong. Pemerintah menetapkan total anggaran program ini sebesar Rp71 Triliun.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipotong,” kata Airlangga saat diwawancarai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2024).
Ia menjelaskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.
Namun, pelaksanaan Program Makan Siang Gratis itu akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.
“Tinggal saja pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup.
BACA JUGA: Program Makan Siang Gratis Disarankan Melibatkan UMKM
"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bareskrim Polri mengungkap kasus TPKS oleh pelatih panjat tebing HB terhadap lima atlet putri. Tersangka dijerat UU TPKS dan terancam pidana tambahan
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.