Nakhoda Kapal Virgo Jadi Tersangka, Manajemen Beri Pendampingan Hukum
PT Virgo Karya Shipping memberikan pendampingan hukum kepada nakhoda Kapal Virgo Transport 8 yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Hadianto di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (27/4/2024) (ANTARA/Walda Marison)
Harianjogja.com, JAKARTA—Keputusan PDIP untuk berkoalisi atau tetap sebagai partai oposisi akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya digelar 26 Mei 2024.
"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), antara lain mungkin evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita seperti apa," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).
Utut mengatakan hingga saat ini belum bisa membeberkan langkah politik PDI Perjuangan setelah menelan kekalahan pada Pilpres 2024.
Ia juga belum bisa memastikan soal pertemuan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan tersebut diyakini menjadi salah satu momentum politik yang akan menentukan posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Itu wilayahnya Mbak Puan (pertemuan antara Megawati dan Prabowo)," katanya.
Baca Juga
Menangkan PDIP di Pilkada, Ganjar Pranowo Siap Keliling Indonesia Tanpa Diminta
Percaya Diri, PDIP Gunungkidul Usung Kader Sendiri di Pilkada 2024
PDIP Bantul Tak Tutup Kemungkinan Kembali Usung Halim-Joko di Pilkada 2024
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya terbuka untuk semua partai yang ingin bergabung dalam koalisi pemerintah, salah satunya terbuka untuk PDI Perjuangan.
Muzani mengatakan komunikasi yang positif masih berlangsung antara dirinya dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Puan Maharani.
Namun, hingga saat ini, kedua belah pihak belum bisa memastikan kapan pertemuan politik itu akan berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PT Virgo Karya Shipping memberikan pendampingan hukum kepada nakhoda Kapal Virgo Transport 8 yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.
Kejagung menetapkan 3 tersangka baru korupsi pengadaan motor MBG dengan nilai anggaran Rp1,2 triliun.
JJLS Kelok 23 Kretek-Girijati ditargetkan dibuka penuh Agustus 2027 setelah evaluasi uji coba dan penambahan fasilitas keselamatan.
Eks Ketua MK Anwar Usman tiba di Istana jelang pelantikan Wantimpres. Ia mengaku belum tahu apakah akan dilantik sebagai anggota.