Insentif Ketenagakerjaan 2027: Pemerintah Buka Magang, PPh DTP dan Perumahan
Pemerintah menyiapkan insentif 2027 berupa magang nasional 150.000 peserta, pelatihan vokasi, PPh DTP pekerja, dan fasilitas perumahan.
Presiden Jokowi - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon terkait dengan langkah akademisi dan guru besar sejumlah perguruan tinggi yang menyampaikan pernyataan sikap dan kritik terhadap demokrasi di Tanah Air yang menjadi sinyal bahwa kondisi negara memang tidak sedang baik-baik saja.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa setiap kritik dan sikap yang disampaikan merupakan hak demokrasi yang harus dihargai.
“Itu hak demokrasi yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/2/2024).
Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan bagi setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.
Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM).
BACA JUGA: Besok, Akademisi dan Alumni Unair Nyatakan Sikap Terkait Kondisi Demokrasi Era Jokowi
Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini. Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).
Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.
Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah menyiapkan insentif 2027 berupa magang nasional 150.000 peserta, pelatihan vokasi, PPh DTP pekerja, dan fasilitas perumahan.
Sebanyak 194 tumpeng dikirab menuju puncak Gunung Tidar dalam Merti 2026 yang mengangkat pesan spiritual, budaya, dan pelestarian lingkungan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk membuka rekening gratis bagi 25,16 juta warga desil 1 hingga 4.
PMI asal Cililin, Bandung Barat, Sri Nurhaida Pratiwi, ditemukan selamat di UEA. Pemulangan menunggu proses pemeriksaan kepolisian.
Korlantas Polri menegaskan kabar SIM seumur hidup adalah hoaks. Masa berlaku SIM tetap lima tahun sesuai UU Lalu Lintas.
KRL INKA rangkaian kedelapan ditargetkan beroperasi 1 Desember 2026 setelah menjalani pengujian akhir pada 11 November.