Polemik Kerugian Negara, Pakar Hukum Soroti Batas Risiko Bisnis
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo terus mengevaluasi kinerja para menteri dan menekankan bahwa perombakan cabinet adalah hak prerogatif presiden. Hal ini ditegaskan Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana.
Ari Dwipayana mengatakan hal itu saat ditanya tentang peluang terjadinya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju, usai beredarnya hoaks foto dokumen reshuffle kabinet di publik sejak Rabu (22/11/2023).
"Kan Pak Mensesneg sudah menyampaikan tidak ada kabar untuk reshuffle, tetapi sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan. Kemudian, pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif Presiden," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Berkaitan dengan foto dokumen perombakan kabinet yang beredar, Ari kembali menegaskan bahwa foto itu adalah hoaks. Dia mengimbau masyarakat selalu melakukan cek dan ricek serta mencari sumber resmi kredibel.
BACA JUGA: PBB Desak Israel Membuka Perbatasan Kerem Shalom
Ari mengaku tidak mengetahui apa motif penyebaran hoaks foto dokumen perombakan Kabinet Indonesia Maju itu. Dia berharap hoaks semacam itu tidak terjadi lagi, terutama di tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Kami harapkan pemilu berjalan sehat, riang gembira, berkualitas, supaya kita bisa mendapatkan kepemimpinan yang kami harapkan," kata Ari.
Pihak Istana tidak akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya foto dokumen perombakan kabinet itu. Menurut Ari, untuk kasus tersebut, pihaknya lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi bohong.
"Saat ini, kami lebih pada edukasi supaya masyarakat tidak begitu saja percaya pada berita-berita yang tidak jelas, kabar bohong, menyesatkan, disinformasi, fitnah. Kami terus edukasi sehingga masyarakat bisa memilih dan memilah informasi. Saya yakin masyarakat bisa lebih matang menghadapi situasi seperti ini," ujar Ari Dwipayana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
DPW PKB DIY memperingati Hari Santri Nasional 2026 melalui fun mini soccer yang diikuti enam tim untuk mempererat kebersamaan santri dan anak muda.
Suahasil Nazara melantik dan mengangkat lima pejabat eselon I Kemenkeu pada 23 Oktober 2026, termasuk Sekjen dan Dirjen Perbendaharaan.
Investasi Sleman mencapai Rp3,53 triliun pada Januari-September 2026. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menyumbang Rp1,58 triliun.
Kapolri Suyudi Ario Seto mengapresiasi kebijakan Bobby Nasution yang melarang ASN di Sumut menggunakan vape untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
DPRD DIY menyiapkan anggaran DED renovasi Stadion Mandala Krida dalam pembahasan APBD 2027. Nilainya menunggu perhitungan teknis.