DPRD Kabupaten Magelang Soroti Capaian RPJMD 2023

Harianjogja.com, MAGELANG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyoroti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 kaitannya dengan capaian Visi Misi Bupati Magelang di tahun terakhir masa bakti bupati.

Hal itu menjadi sorotan DPRD dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023. Pandangan umum dari lima fraksi di DPRD diserahkan kepada Bupati dalam rapat paripurna Kamis (21/9/2023).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Grengseng Pamuji, mengatakan tahun ini sudah menginjak tahun ke empat RPJMD 2019-2024. “Fraksi PDI Perjuangan menanyakan apakah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di kabupaten Magelang sudah mencapai target seperti yang tertuang dalam RPJMD dan bagaimana dengan fasilitas publik diukur dari standar pelayanan minimumnya,” kata Grengseng.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Magelang Setujui KUA PPAS 2024 dan Penetapan Perda Desa Wisata

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya, Joko Anariyanto, mengatakan bertambahnya pendapatan asli daerah semula Rp432.819.901.874 bertambah sebesar Rp10.829.392.539, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyelaraskan RPJMD tahun terakhir Bupati yang belum tercapai dalam visi misi Bupati dikarenakan 2023 adalah tahun terakhir masa bakti Bupati.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Muhamad Sobikin, mengingatkan waktu yang tinggal tiga bulan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien mengingat tambahan kenaikan anggaran untuk sektor belanja jangan sampai tidak cermat. Fraksi Amanat Demokrat memandang ketergantungan dana  transfer dari Pemerintah Pusat yang sangat besar berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu optimalisasi pajak dan retribusi daerah agar meningkat.

“Kami menekankan agar Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen, niat dan kiat yang  kuat dalam mengimplementasikan APBD Perubahan 2023 ini dan sekaligus dilaksanakan secara  akuntabel, terarah dan terukur untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang makmur dan sejahtera,” jelas Ketua fraksi, Bambang Surendro.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Magelang Dorong Eksekutif Tambah Lokasi Pajak dan Retribusi Baru

Pencermatan KUA PPAS Perubahan 2023 yang dilakukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dari 10 prioritas program dan kegiatan dari beberapa OPD hanya merupakan lanjutan dari kegiatan di tahun-tahun yang lalu.

“FPKB tidak menemukan adanya inovasi-inovasi kegiatan baru atau optimalisasi program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya target sesuai dengan amanat RPJMD,” ujar Ketua FPKB, Sukur Akhadi.

Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Agus Sugiyono, menyoroti program penanganan kemiskinan. Menurut data, masyarakat miskin di Kabupaten Magelang saat ini mencapai 9,9 %. Program penanganan kemiskinan baik melalui PKH maupun program lainnya harapannya tidak hanya membantu meringankan beban hidup atau pengeluaran warga miskin, tetapi bagaimana mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat untuk beranjak dari kemiskinannya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dalami Nur Sidiq, mengatakan 10 Program Prioritas Pembangunan (Dasa Cita) yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024  merupakan landasan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2023.

“Berkaitan segera berakhirnya tahun 2023 yang menandakan lama waktu Bupati merealisasikan RPJMD Tahun 2019-2024 menjadi semakin singkat, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana progres  pencapaian aspekaspek program tersebut,” katanya.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Magelang Dorong Peran Perempuan di Semua Bidang

Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan program dalam RPJMD sebanyak 134program. Target keseluruhan program terakumulasi pada Indikator Kinerja Utama Daerah dan indikator sasaran daerah. Sampai saat ini, dari sembilan indikator kinerja utama, lima indikator tercapai, tiga indikator akan tercapai dan satu indikator perlu upaya keras yaitu inflasi. Untuk indikator sasaran daerah, dari 23 indikator, 10 indikator tercapai, 12 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.