BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Menkeu Purbaya menyiapkan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, termasuk reaktivasi PBI dan penghapusan piutang iuran peserta.
Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan (tengah) menyampaikan pidato kebangsaan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/1/2023). Kunjungan Anies Baswedan tersebut dalam rangka safari politik sekaligus silaturahmi dengan para relawan dan kader Partai Nasdem di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU
Harianjogja.com, JAKARTA—Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menegaskan hanya kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang bisa jadi pendampingnya pada Pilpres 2024.
KPP merupakan koalisi pengusung pencapresan Anies. KPP sendiri terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anies mengaku, pimpinan ketiga partai KPP itu otomatis masuk pertimbangan untuk jadi calon wakil presiden (cawapres).
“Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis [masuk pertimbangan],” jelas Anies di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Sedangkan, Anies merasa tak akan adil bagi partai di KPP jika kader partai luar koalisi juga dipertimbangkan jadi cawapres. Oleh sebab itu, jika ada pimpinan partai lain yang ingin jadi cawapresnya maka harus bergabung ke KPP terlebih dahulu.
Baca juga: Alasan Jokowi Tak Mau Gunakan Jalur yang Disiapkan di Lampung
“Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair [adil]. Itu kan prinsip yang sangat sederhana,” jelas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan sosok cawapres untuk Anies tak meski berasal dari partai yang tergabung dalam KPP. Sosok luar koalisi, lanjutnya, sangat mungkin menjadi cawapres Anies asalkan bukan kader partai tertentu.
“Ya, sangat mungkin [cawapres Anies dari luar koalisi]," ujar Syaikhu pada kesempatan yang sama.
Dia menjelaskan, tujuan KPP ingin Anies menang pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, jika tokoh eksternal non-partai yang punya elektabilitas tinggi bersedia menjadi cawapres Anies maka akan sangat dipertimbangkan.
"Kami ingin Pak Anies ini bukan hanya sekedar satu berhenti mengusung ya, kami ingin menang. Untuk menang itu tadi faktornya bisa jadi yang punya elektoral mungkin bukan orang partai, sangat-sangat terbuka," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Menkeu Purbaya menyiapkan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, termasuk reaktivasi PBI dan penghapusan piutang iuran peserta.
Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menghadiri resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo)
DPD DIY dorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.
Penelitian terbaru ungkap pola tulisan tangan bisa jadi indikator awal penurunan fungsi kognitif pada lansia.
Rupiah melemah ke Rp17.800, DPR tegaskan kondisi bukan krisis 1998. Sektor perbankan dinilai masih stabil.
Tren wisata 2026 berubah, turis kini cari pengalaman emosional, healing, dan perjalanan bermakna ke Jepang, Korea, hingga China.