Kemendag Minta Klarifikasi BYD soal Mobil Terbakar di Tol Cikampek
Kemendag meminta klarifikasi BYD terkait mobil Seal yang terbakar di Tol Cikampek. BYD telah memberikan kendaraan pengganti kepada konsumen.
Gedung Mahkamah Konstitusi/JIBI-Bisnis.com-Samdysara Saragih
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi informasi yang menyebut Joko Widodo atau Jokowi bisa maju di Pilpres sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Fajar Laksono, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, menyebut Jokowi bisa maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.
"Pernyataan itu bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," tulis MK melalui keterangan resmi, Rabu (14/9/2022).
Dalam keterangan yang sama, MK menyampaikan pernyataan tersebut merupakan respons jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui pesan via Whatsapp (WA).
Selain menjabat Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono adalah pengajar atau akademis sehingga di beberapa kesempatan membuka ruang diskusi terkait banyak hal.
Pernyataan Fajar soal Jokowi bisa maju sebagai cawapres di Pilpres adalah adalah spontan, singkat, informal, dan bersifat normatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Riset McKinsey memproyeksikan 41 juta permintaan pekerjaan hingga 2035, meski otomatisasi dapat menekan 36 juta posisi di AS.
V BTS resmi menjadi Global Brand Ambassador Nothing. Ia membintangi kampanye Headphone (1) Pro yang hadir dengan triple-driver dan ANC.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di perbankan
Sering cas motor listrik semalaman? Kenali pengaruhnya terhadap baterai, charger, sistem listrik, dan keamanan pengisian.
Spanyol menyepakati larangan penggusuran hingga 2030 setelah kasus Maricarmen Abascal memicu protes terkait krisis perumahan.