KPU Ungkap Alasan Anggaran Pemilu Melonjak Signifikan, Salah Satunya karena Infrastruktur

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran Pemilu 2024 membengkak tiga kali lipat dibandingkan dengan Pemilu 2019. Penyebabnya adalah penambahan aspek infrastrktur.

BACA JUGA: Mendagri Minta KPU Hitung Ulang Anggaran Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari mengungkapkan alasan besarnya Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

"Pertama mengapa [anggaran] besar? Karena keperluan di pesta demokrasi dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4/2022). 

Sekadar informasi, KPU mengajukan rencana anggaran sebesar Rp76,7 triliun atau naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019, sedangkan Bawaslu mengajukan dana Rp 33,8 triliun untuk anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan aspek infrastruktur tersebut meliputi kantor dan gudang logistik KPU di daerah, sebab mayoritas fasilitas tersebut masih berstatus sewa. 

"Kami sampaikan kantor-kantor KPU mana saja yang sifatnya masih sewa atau kondisinya masih layak atau kurang memadai itu akan menjadi prioritas-prioritas dari dukungan infrastruktur," tuturnya. 

Tidak hanya itu, dia melanjutkan membengkaknya anggaran untuk pesta demokrasi lantaran dipicu oleh pandemi Covid-19, sebab tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022. 

"Memang pemilu dimulai pada 2024, pencoblosan juga 14 Februari 2024, tetapi sebenarnya tahapan [Pemilu] sudah dimulai sejak tahun ini," katanya.

Pengadaan APD 

Dia menyampaikan alasan memasukkan pengadaan perlindungan ke dalam anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk memastikan kebutuhan alat pelindung diri (APD).

Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada 2020, kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU, penyelenggara pilkada itu difasiitasi sepenuhnya oleh pemerintah daerahnya," ujarnya.

Alhasil, Hasyim pun turut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar membantu mengatasi masalah tersebut dengan meminta fasilitas pemerintah pusat yang ada di daerah untuk dihibahkan ke KPU.

Dia meminta agar kedua permasalahan tersebut dibantu pemerintah, apabila bisa dilakukan maka anggaran Pemilu 2024 diyakini dapat ditekan.

BACA JUGA: 6 Proyek Tol Mulai Masuk Proses Tender

Dia juga meminta bantuan pemerintah untuk membantu merumuskan anggaran di luar elektoral, seperti infrastruktur dan kebutuhan perlindungan dari Covid-19. Sehingga, KPU fokus menyusun anggaran aspek elektoral.

"Kami memohon, sebaiknya kami konsentrasi kepada anggaran yang aspek elektoral saja," ujar Hasyim.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com