Edy Mulyadi Tersangka Ujaran 'Jin Buang Anak' Diancam 10 Tahun Penjara

Harianjogja.com, JAKARTA - Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran kebencian \'jin buang anak\' diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, bahwa Edy disangkakan melanggar Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Jo Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Pasal 15 UU No.1 UU 1946 Jo Pasal 156 KUHP.

"Ancaman 10 tahun, jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun," kata Ramadhan, dikutip Selasa (1/2/2022).

Polisi langsung melakukan penahanan terhadap Edy Mulyadi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ramadhan mengatakan Edy ditahan selama 20 hari kedepan.

"Alasan subjektif karena dikhwatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun," kata Ramadhan.

Sebelumnya, Edy Mulyadi telah memenuhi panggilan polisi terkait kasus ujaran \'jin buang anak\' pada Senin (31/1/2022).

Baca juga: Buntut Omongan soal Kalimantan, Edy Mulyadi Resmi Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

Dalam memenuhi panggilan polisi, dia mengaku sudah bersiap membawa pakaian. Pasalnya, klaim Edy, dirinya sudah dibidik.

"Persiapan saya bawa ini saya bawa pakaian dan karena saya sadar betul karena teman-teman saya yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik," kata Edy, Senin (31/1/2022).

Edy mengklaim dirinya dibidik bukan karena ujaran \'jin buang anak\'. Menurutnya, dia dibidik karena dirinya terkenal kritis.

"Saya dibidik karena saya terkenal kritis. saya mengkritisi RUU Omnibuslaw. saya mengkritisi RUU minerba dan saya mengkritisi revisi UU KPK. Itu jadi saya bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN dianggap mengganggu kepentingan para oligarki," klaim Edy.

Diketahui, nama Edy Mulyadi sedang ramai diperbincangkan. Hal ini karena ucapannya dinilai menghina Kalimantan dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Edy menyebut IKN Nusantara di Kalimantan adalah tempat \'jin buang anak\'. Hal tersebut pun menyulut emosi khususnya warga Kalimantan yang tidak terima tanahnya disebut dengan tidak pantas dan cenderung mengarah pada isu SARA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com