Dipegang Pertamina, Setoran Pajak Blok Rokan Tembus Rp607,5 miliar

Annisa Saumi Minggu, 07 November 2021 13:17 WIB

Dipegang Pertamina, Setoran Pajak Blok Rokan Tembus Rp607,5 miliar

Fasilitas produksi Blok Rokan yang dikelola PT Pertamina, Minas, Riau. Dok: SKK Migas

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Blok Rokan yang sejak dua bulan dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mampu menyumbang penerimaan negara sebesar Rp2,7 triliun.

Erick menjelaskan, selama dua bulan, Wilayah Kerja (WK) Rokan telah menyetor ke negara sebesar Rp2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp607,5 miliar, melalui penjualan minyak mentah bagian negara. Sebagaimana diketahui, sejak 9 Agustus 2021, Blok Rokan yang telah dikelola selama 97 tahun oleh PT Chevron Pacific Indonesia diambil alih pengelolaannya oleh PT PHR.

"Saya mengapresiasi kemampuan Pertamina Hulu Rokan menjawab tantangan dalam mengelola ladang minyak terbesar di Indonesia itu. Selain menjaga keberhasilan WK Rokan sebagai salah satu penghasil utama minyak nasional, PT PHR juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, berupa manfaat secara langsung bagi negara dan daerah," ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta (7/11/2021).

Sebagai informasi, Wilayah Kerja Rokan merupakan penghasil utama minyak nasional dengan kontribusi 25 persen. Blok yang ditemukan tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1951, berperan penting dalam memenuhi target nasional produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day dan 12 miliar standard cubic feet per day di tahun 2030.

"Saya berharap momentum ini terus ditingkatkan sebab terkait energi bagi bangsa dan negara, manfaatnya harus ganda. Selain pemenuhan kebutuhan energi nasional, harus mendukung penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25.000 pekerja, dengan sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau.

Dia juga mengatakan, aset strategis nasional ini membutuhkan dukungan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional.

"Program kerja terhadap WK Rokan sangat masif dan agresif. Hal itu akan berdampak terbukanya peluang bisnis dan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan nilai investasi di Riau. Kami sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemda Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah agar kontribusi yang kami berikan semakin nyata," ujar Nicke.

Adapun sejak diambil alih PT PHR, intensitas kegiatan operasi di WK Rokan meningkat seiring target 161 sumur tajak hingga akhir tahun 2021. Dalam dua bulan terakhir, PHR telah mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig.

Tahun depan, PHR menargetkan 500 sumur tajak sehingga peningkatan aktivitas di WK Rokan akan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di Riau.