Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Profilnya
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
Sukartini Djojohadikusumo (kanan), tantenya Prabowo Subianto, berfoto dengan politisi Gerindra Fadli Zon (dua dari kiri).Bisnis-Dok. Fadli Zon
Harianjogja.com, JAKARTA — Wacana amendemen terbatas UUD 1945 atau perubahan konstitusi menjadi polemik.
Politikus Parta Gerindra Fadli Zon pun angkat bicara terkait wacana tersebut.
“Indonesia bukan milik segelintir orang. Masa depan Indonesia milik seluruh rakyat. Sy usul kalau ada yg mau ubah konstitusi, kita referendum saja,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Rabu (1/9/2021).
Beberapa tokoh politik hingga pakar dikabarkan juga telah memberikan tanggapan terkait isu tersebut.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa amandemen UUD 1945 atau dasar negara adalah sebuah keniscayaan.
Menurutnya, Pasal 37 UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan hal tersebut sehingga tidak salah jika ada pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 atau perubahan konstitusi.
Namun, dia menegaskan bahwa amendemen tersebut harus didasarkan pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 belum mendesak untuk dilakukan.
BACA JUGA: Jadi Satu-satunya Zona Merah Corona di Jawa, Pemkab Kulonprogo Minta Klarifikasi Pusat
Dia menyampaikan tiga alasan amendemen tersebut dilakukan saat ini yaitu kajian yang belum mendalam, usulan amendemen belum melibatkan partisipasi masyarakat secara masif, dan kondisi pandemi Covid-19 yang akan menyulitkan pelibatan masyarakat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.