Data Modal Asing Tak Lagi Dirilis BI, Ini Alasannya
Bank Indonesia menghentikan rilis mingguan data aliran modal asing dan kini hanya melaporkan kepemilikan SRBI mulai pekan ini.
Ilustrasi bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja yang terdampak PPKM Darurat/JIBI-Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai jumlah calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dengan target penerima 8,8 juta penerima masih sangat minim.
“Ini kita dukung. Ini bagus karena memberikan bantuan untuk pekerja formal. Walaupun kita melihat ini tentu masih sangat minim karena yang menerima cuma 8,8 juta penerima, dan yang menerima pun masih pekerja sektor formal yang perusahaannya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Abra pada diskusi virtual, Senin (26/7/2021).
Dia mengatakan masih banyak pekerja sektor formal yang perusahaannya belum atau tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu terbuka terkait dengan berapa banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Bagaimana nasib pekerja di perusahaan [itu]? Bagaimaan cara pemerintah mengintervensi untuk memberikan bantuan kepada mereka?” tuturnya.
Di sisi lain, Abra juga mengatakan pemerintah perlu memperhatikan nasib pekerja yang bukan di sektor formal atau pekerja informal. Meskipun, pemerintah telah mengucurkan berbagai bantuan untuk mereka yang berada di sektor informal melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kartu Prakerja.
Selain itu, BSU yang kini tengah dibahas di level lintas Kementerian tersebut juga tidak disalurkan untuk semua pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di seluruh daerah, namun hanya yang berada di daerah level 4 saja dan khusus untuk sektor non-esensial.
“Ini saya pikir sosialisasinya juga harus lebih masif lagi, karena masih banyak pertanyaan dari masyarakat. Kemudian bagi masyarakat yang sudah di-PHK dan sudah tidak bekerja lagi bagaimana? Saya kira ini perlu, supaya tidak menciptakan ketimpangan bantuan lagi,” jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan tambahan senilai Rp10 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU) sehingga totalnya menjadi Rp8,8 triliun. Dari dana tersebut, sisanya Rp1,2 triliun diberikan kepada Program Kartu Prakerja.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, BSU ini diberikan kepada pekerja yang mendapatkan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
"Untuk [PPKM] level 3 dan 4 diberikan bantuan dua kali Rp600 ribu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Bank Indonesia menghentikan rilis mingguan data aliran modal asing dan kini hanya melaporkan kepemilikan SRBI mulai pekan ini.
Cuaca Jogja Sabtu ini berawan dengan potensi hujan lokal. BMKG ingatkan hujan bisa turun tiba-tiba siang–sore hari.
Jadwal terbaru KRL Jogja-Solo Sabtu 16 Mei 2026 lengkap dari pagi hingga malam. Cek jam keberangkatan favorit, tarif Rp8.000, dan rute lengkap Yogyakarta–Solo.
Jadwal terbaru Prameks Jogja–Kutoarjo 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips hindari kehabisan tiket, dan jam sibuk penumpang.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.