El Nino Mengintai, Harga Pangan 2027 Perlu Diwaspadai
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Papua jika tidak becus bekerja. Pernyataan itupun memancing pendapat beberapa pihak, salah satunya Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani.
Ia menilai kekinian memang masih ada pola pikir yang salah dari pemerintah yang menganggap ASN yang ditugaskan ke wilayah timur termasuk Papua merupakan buangan.
"Saya tidak ingin menyalahkan bu Risma, tetapi ingin mengingatkan masih adanya mindset yang salah di kalangan Pemerintahan kita bahwa ASN ditugaskan atau dipindahtugaskan ke Papua atau beberapa Provinsi lain seperti NTT atau Maluku Utara itu seperti pembuangan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Menurut Arsul, pola pikir tersebut harus segera dihilangkan agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Pasalnya, jika terus menerus pernyataan semacam itu keluar maka akan merusak etos kerja ASN.
"Seolah-olah bertugas di Papua atau provinsi tertentu lainnya itu buangan, bukan pengabdian. Padahal sudah puluhan tahun kita melihat begitu banyak dokter, hakim, jaksa, polisi, TNI yang rela dan ikhlas bertugas di sana dan ikut membangun daerah setempat. Mereka bukan orang-orang buangan," tuturnya.
Baca juga: 25 Persen Pedagang Pasar di Bantul Telah Divaksin
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini meminta semua pejabat di pemerintahan menjadikan pernyataan Risma sebagai pelajaran. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus segera dihilangkan.
"Bahkan kita juga menyaksikan bahwa puluhan ribu orang juga berpindah hidup di Papua dan sukses membangun kehidupan di sana tanpa merasa menjadi orang buangan. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa bertugas di Papua itu adalah sebuah kehormatan bukan pindahan apalagi buangan," tandasnya.
Pernyataan Risma
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berstatus aparat sipil negara (ASN). Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua karena dianggap tidak becus bekerja.
Persoalan tersebut bermula saat sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya, saat berkunjung ke Balai Wyataguna Bandung pada Selasa (13/7/2021). Bahkan, dia mendapati dapur umum yang didirikan Kemensos itu hanya dikerjakan petugas dari Tagana dan petugas lainnya.
Sementara dia menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing. "Jadi jangan pisah-pisahkan, kalau aku bikin [dapur umum] di sini berarti itu Kementerian Sosial, bukan Ditjen Rehabilitasi Sosial, sehingga tidak ada yang nongol, ini Kementerian Sosial, kok masih dikotak-kotakan kaya gitu," kata Mensos Risma di lokasi.
Saking kesalnya, Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mengancam akan memutasikan para ASN di Wyataguna itu untuk bekerja di daerah Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut.
"Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Mediasi tambang CV BKS dan warga Padukuhan Karang Kulon Progo menghasilkan titik temu. Pemda DIY menjelaskan legalitas perizinan.
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo hari ini 30 September 2026, lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, syarat, dan ketentuan perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 30 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan, kedatangan tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.