Komisi D DPRD Jogja Kawal Anggaran Guru Rp8,4 Miliar
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Ilustrasi hukum cambuk./Dok.JIBI
Harianjogja.com, SAUDI - Arab Saudi dilaporkan akan mencabut hukum cambuk sebagai bentuk hukuman di negara itu. Informasi tersebut diperoleh dari sebuah dokumen dari pengadilan tinggi kerajaan sebagaimana dilihat oleh Reuters pada hari Jumat pekan ini.
Keputusan oleh Komisi Umum untuk Mahkamah Agung, diambil bulan ini, akan melihat hukuman digantikan oleh hukuman penjara atau denda, atau campuran keduanya.
"Keputusan itu merupakan perpanjangan dari reformasi hak asasi manusia yang diperkenalkan di bawah arahan Raja Salman dan pengawasan langsung Pangeran Mahkota Mohammed Bin Salman," kata dokumen itu dilansir dari Suara.com.
Hukuman cambuk telah diterapkan untuk menghukum berbagai kejahatan di Arab Saudi. Tanpa sistem hukum yang dikodifikasikan dengan teks-teks dan dilakukan dalam bentuk syariah, atau hukum Islam, hakim individu memiliki keleluasaan untuk menafsirkan teks-teks agama dan menghasilkan kalimat mereka sendiri dalam putusannya.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan kasus-kasus sebelumnya di mana hakim Saudi telah menghukum para penjahat dicambuk karena berbagai pelanggaran, termasuk keracunan dan pelecehan publik.
"Reformasi ini adalah langkah maju yang penting dalam agenda hak asasi manusia Arab Saudi, dan hanya salah satu dari banyak reformasi baru-baru ini di Kerajaan," kata presiden Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) yang didukung negara, Awwad Alawwad kepada Reuters.
Sementara bentuk-bentuk lain dari hukuman fisik, seperti amputasi untuk pencurian atau pemenggalan kepala untuk pembunuhan dan pelanggaran terorisme, belum dilarang.
“Ini adalah perubahan yang disambut baik tetapi seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu,” kata Adam Coogle, Wakil Direktur Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch.
"Tidak ada yang menghalangi Arab Saudi mereformasi sistem peradilannya yang tidak adil," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
DPRD Bantul meminta jabatan kosong di sejumlah OPD, termasuk BPBD dan Disdikpora, segera diisi agar program 2027 berjalan optimal.
iPhone 18 dan 18e dirumorkan memakai baterai 4.430 mAh serta layar 6,3 inci. Simak bocoran spesifikasi dan jadwal rilisnya.
Timnas Indonesia memanggil 22 pemain untuk TC di Bali. Kevin Diks dan Jay Idzes absen, sedangkan Taisei Marukawa masuk daftar.
Pemerintah menargetkan rekening gratis dengan saldo awal Rp50.000 menjangkau 25,16 juta warga dan meningkatkan inklusi keuangan nasional.
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.