Diduga Keracunan MBG, Siswa 11 Tahun Dirawat di RSUD Trenggalek
Siswa 11 tahun diduga keracunan setelah menyantap MBG di Trenggalek. Ia sempat diare lebih dari 10 kali dan muntah hingga tujuh kali.
Salah Pernyataan Jubir Jokowi Soal Mudik, Begini Klarifikasi Mensesneg
Menteri Sekretaris Negara Pratikno. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tentang kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah wabah virus corona dinilai salah. Pemerintah bukan tidak melarang mudik.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan pemerintah berusaha keras mengajak masyarakat tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Sebab pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah.
"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," ujar Pratikno dalam pernyataan persnya, Kamis (2/4/2020).
Pratikno menuturkan ajakan pemerintah untuk tidak mudik sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar).
"Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," ucap dia.
Sebelumnya, Fadjroel Rachman dalan keterangan tertulisnya mengatakan pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Namun pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari saat tiba di wilayahnya masing-masing.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," tulis Fadjroel.
Fadjroel menyebut kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
