Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Hasto Kristiyanto/Antara-Muhammad Adimaja
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kembali dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap PAW anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2020.
Hasto dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan penerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku, yang kini masih menjadi buronoan KPK.
"Iya, Hasto kami periksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka WSE (Wahyu Setiawan)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (26/2/2020).
Sementara itu, Hasto telah hadir penuhi panggilan penyidik KPK, menyebut bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.
"Saya datang memenuhi panggilan undangan dari penyidik KPK bersifat rahasia untuk menjadi saksi dan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum. Akan berikan keterangan sebaik baiknya," ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Hasto menyebut dirinya diperiksa masih terkait dalam pemanggilan pertamanya pada Jumat (24/2/2020) lalu.
"Sama dengan yang sebelumnya. Lanjutkan yang kemarin," ucap Hasto.
Sebelumnya, Hasto mendadak hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (24/1/2020).
Hasto dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik KPK. Hasto menyebut hanya menjelaskan kepada penyidik KPK terkait mekanisme partainya dalam pergantian PAW Anggota DPR RI, lantaran caleg PDI P Nazaruddin Kiemas meninggal dunia. Sehingga, Partai memiliki kewenangan atas pergantian tersebut.
"Ya ada pertanyaan saya jelaskan seluruh aspek kronologisnya mengapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas, Karena itu adalah sebagai bagian dari kedaulatan partai politik dan ada presedennya untuk itu," ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Gempa magnitudo 5,4 mengguncang perairan barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis siang. Getaran dirasakan di Nias Selatan.
Jogja Menyapa #7 digelar 21 November 2026 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan workshop, kompetisi, layanan kesehatan, dan hiburan gratis.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.