NTT Kembali Diguncang Gempa M4,0, Rumah Rusak Capai 53.971
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA-Salah satu Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Jokowi berbicara soal penyadapan oleh KPK.
Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai diobral, kata anggota Dewan Pengawas KPK Harjono.
"Dalam pandangan saya, penyadapan dilihat case per case, kasus per kasus. Memang tugas kami \'kan salah satu di antaranya adalah jangan sampai kemudian obral penyadapan. Kami harus melihat setiap penyadapan itu. Akan tetapi, kalau memang itu diperlukan, kenapa tidak," kata Harjono di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Harjono menyampaikan hal tersebut seusai mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara.
Selain Harjono, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas lain, yaitu Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, dan Albertina Ho juga mengucapkan sumpah.
Harjono menegaskan bahwa hal itu tergantung pada kasusnya. Tidak dalam arti di situ kemudian karena kasus itu ada sesuatu yang intervensi. Bahkan, Presiden menyatakan tidak akan ada intervensi.
"Malah Presiden memberi satu wawasan kepada kami, sebetulnya persoalan besar pada korupsi kita ada di mana? Dengan gamblangnya menyatakan bahwa ada sektor-sektor khusus dan di mana situ kami harus fokus," kata Harjono menambahkan.
Dalam pertemuan bersama anggota Dewas dan Pimpinan KPK, Presiden memberikan gambaran begitu sulitnya pemerintah mencari uang tetapi betapa banyaknya kebocoran.
"Ya, nanti kerja Dewas seperti di undang-undang itu saja. Kalau akan melakukan penyadapan, harus melapor kepada kami. Kalau kemudian akan melakukan tindakan-tindakan lain, kami harus diberi tahu," kata Harjono.
Namun, Harjono belum dapat memberikan gambaran jelas mengenai kerja nyata Dewas nantinya.
"Ya, kita tunggu saja karena kami belum kerja. Apakah kami menyandera ataukah kami semua bekerja. Hal itu juga tergantung pada kasus-kasus yang dihadapi. Nanti kami janjikan bersama supaya kami bisa bekerja dalam porsinya masing-masing dengan pimpinan," ucap Harjono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai DGS, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur.
Puan Maharani mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketum PBNU 2026-2031 dan berharap NU semakin baik.
PT Pegadaian (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “Pegadaian Peduli” menyalurkan 1.000 paket sembako kepada pengemudi ojek
BPBD Sleman menyalurkan 47 tangki air bersih ke empat kapanewon selama kemarau 2026. Turi menjadi wilayah dengan bantuan terbanyak.
Satpol PP Bantul menindaklanjuti laporan warga terkait indekos di Ngestiharjo yang diduga digunakan untuk aktivitas open BO atau prostitusi.