BPS Jelaskan Arti Desil 1-10 dalam DTSEN, Ini Kriterianya
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin./Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA--Kandidat yang bakal mengisi posisi Dewan Pengawas KPK diklaim bukan sembarang orang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diisi oleh manusia setengah dewa.
Ngabalin meyakini kalau orang-orang yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sembarang.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Dewan Pengawas KPK terdiri dari satu orang sebagai ketua dan empat lainnya menjadi anggota.
"Lima orang dewasa, satu ketua dan empat anggota adalah manusia separuh dewa sifatnya (karena) urusan duniawinya sudah selesai," kata Ngabalin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Ngabalin tidak menampik apabila Jokowi akan merekrut sosok yang memiliki latar belakang pendidikan hingga umur yang beragam. Apalagi menurutnya bukan tidak mungkin kalau Jokowi memanggil sosok milenial untuk menjadi anggota Dewas KPK.
"Saya punya keyakinan di kantong presiden itu enggak akan meleset," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, susunan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dirampungkan. Ia menyebut lima anggota Dewas KPK itu terdiri dari berbagai latar belakang.
"Hanya lima (Dewas KPK). Ada dari hakim, dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana saya kira itu namanya," ujar Jokowi saat berbincang-bincang dengan awak media di Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Hanya saja Jokowi enggan menyebut nama dari lima orang anggota Dewas KPK. Namun ia memastikan orang-orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK merupakan orang-orang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, terutama untuk SDM, usaha, digitalisasi, dan pengawasan.
Ibu di Semin Gunungkidul membuang bayi yang baru dilahirkannya karena takut tak mampu menafkahi. Polisi menemukan petunjuk dari ceceran darah.
Erupsi Gunung Sinabung berdampak pada 21 penerbangan dari dan menuju Bandara Kualanamu pada 31 Agustus-1 September 2026.
Jalur pendakian Gunung Kerinci ditutup sementara mulai 1 September 2026 untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Anggota DPR RI Vita Ervina mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)